JOMBANG (SINDO) – Kepemimpinan Bupati Jombang, Suyanto mendapat kritikan pedas dari delapan elemen saat menggelar dilog terbuka di salah satu Radio swasta di Jombang kemarin. Mereka menyoroti masalah-masalah yang hingga kini belum bisa diatasi pemkab setempat. Delapan elemen kritis diantaranya, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Lakpesdam-NU, Nawaksara, Narisakti, Women Crisis Center (WCC), Forum Musyawarah Petani Jombang (FMPJ), Cepdes, dan PMII Jombang ini secara bergiliran mengungkap fakta masalah yang terjadi di tahun 2007 lalu itu. Dalam dialog itu, Aan Anshori, salah satu aktivis LINK mengungkapkan, kinerja ekskutif dan legislatif dalam kurung waktu setahun kebelakang seakan baik dimata pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa penghargaan baik dari tingkat regional maupun nasional. Kendati demikian menurutnya, penghargaan-penghargaan itu tak berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan. Dia menyebut, pernghargaan bidang pertanian yang sempat diraih Suyanto dari Presiden SBY beberapa waktu lalu. Sementara persoalan ditingkat petani sendiri masih berderet panjang. ’’Tolak ukurnya bukan di pemerintah. Buktinya, masih banyak petani yang mengeluhkan masalah-maslah dilapangan,’’ ungkap Aan. Ia juga menyorot lemahnya pembangunan di Kab Jombang. Menurut dia, baik eksekutif maupun legislatif tak cukup mempunyai taring untuk menindak rekanan yang bermasalah. Dicontohkan dia, ambruknya atap RSD Jombang menjadi salah satu indikator jika ekskutif terkesan asal-asalan dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2007 itu. ’’Masih banyak deretan proyek fisik lain yang juga bermasalah. Tapi anehnya, legislatif sebagai fungsi kontrol, tak banyak berperan,’’ tegasnya. Dia juga menyebut jika praktik korupsi ditingkat desa, masih belum ditindak secara serius. Kasus korupsi ajudikasi (sertifikasi tanah massal) yang diduga melibatkan aparat diatas pemerintahan desa, hingg kini juga belum diungkap. ’’Tak menutup kemungkinan jika kasus korupsi ajudikasi ini juga dilakukan ditingkat kecamatan,’’ tambahnya. Sementara dari kelompok perempauan juga menyebut jika sejauh in Pemkab Jombang masih belum mempunyai itikad baik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Disebutkan, dana dari APBD yang dialokasikan untuk perempuan, sejauh in tak banyak membawa manfaat bagi korban-korban kekerasan yang dialami kaum perempuan. ’’Dana itu hany untuk sosialisasi saja. Sementara untuk upaya-upaya rehabilitasi dan jaminan kesehatan, pendidikan bagi korban, sama sekali belum dilakukan,’’ tandas Mudayatin, salah satu aktivis WCC. Ia juga melihat, fungsi dan sistem yang dimiliki pemkab untuk melindungi perempuan masih jalan ditempat. ’’Pelayanan secara terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2T-P2A) yang dibentuk pemerintah, belum efektif,’’ kritiknya. Kritikan-kritikan kepada petinggi pemkab juga dilontarkan salah satu aktifis dari FMPJ. Dirasakan, pemkab tak cukup memiliki sense of crisis terhadap masalah-masalah yang menghinggapi petani setiap tahunnya. Sehingga, kerap kali masalah-masalah itu muncul setiap tahun. ’’Pemkab tak punya jurus khusus untuk melindungi petani dari hancurnya harga gabah. Selain itu, masalah kelangkaan pupuk juga kerap dikeluhkan,’’ ujar salah satu perwakilan petani yang hadir dalam dialog yang digelar Rabu malam itu. (tritus julan) Labels: Jombang, Kinerja, pemkab |
