| Tuesday, December 4, 2007 |
| Pilkades Serentak Curang, Marak Jual Beli Surat Suara |
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=16175&kat=Daerah
JOMBANG - Konsorsium Masyarakat Peduli Pilkades Bersih (Kompilasi) menilai proses penjaringan hingga pemilihan calon kepala desa yang sudah dilakukan di 286 desa di Kabupaten Jombang, bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan Perda (Peraturan Daerah).
Untuk itu Kompilasi meminta Pemkab Jombang serius dalam mengawal implementasi pilkades bersih seperti yang telah diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut.
“Jika hal itu dibiarkan sama halnya Pemkab Jombang telah mengingkari perda dan perbup,” tutur koordinator Kompilasi, Aan Anshori, kemarin.
Dalam lampiran I Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 2 Mei 2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, angka romawi VI Nomor 3 berbunyi : tidak diperkenankan adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada calon kepala desa.
Namun menurut Aan, realitas di lapangan sangat menyimpang dari aturan tersebut. Bahkan sebaliknya, mayoritas calon dibebani biaya tambahan dengan dalih UPK (Upah Pengganti Kerja) yang akan dibayarkan kepada calon pemilih. “Artinya, aturan itu tidak bisa digugurkan meski telah terjadi kesepakatan UPK antar pihak terkait. Naifnya lagi, anggaran UPK itu dibebankan kepada calon kades,” tegasnya.
Untuk itu, Kompilasi meminta kepada seluruh pejabat publik yang ada di tingkat desa dan kecamatan mengevaluasi terjadinya kesepakatan UPK yang notabenenya di bebankan kepada cakades.
Jika hal itu tetap terjadi, pihaknya menyarankan agar melaporkan DPRD setempat. Meski dalam perda dan perbup tersebut tidak mengatur sangsi, namun Kompilasi berpandangan bahwasannya hal tersebut tetap bisa dijerat secara hukum. Yakni dengan menggunakan undang-undang anti koupsi No20 Tahun 2001 pasal 12 e. Dia menambahkan, pelaku politik uang dalam pilkades juga harus dijerat hukum. (mu) |
baca selengkapnya..
|
posted by Aan Anshori @ 3:44 AM   |
|
|
|
|
|
