http://lakpesdamjombang.org/

Jombang – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Jombang akan berlangsung 23 Juli 2008 mendatang. Pemilihan untuk Bupati Jombang dan Gubernur Jawa Timur masa periode tahun 2008 – 2012, diperkirakan akan menyedot cukup banyak dana rakyat. Tak kurang, dana yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pilkada mencapai Rp. 32 Milyar. Beberapa pihak meminta agar dana tersebut dikurangi karena dinilai terlalu besar. Namun, KPUD Jombang menganggap kenaikan anggaran yang awalnya diperkirakan Rp. 9 Milyar menjadi Rp. 32 Milyar sebagai anggaran yang realistis.

Ketua KPUD Jombang Ervan Efendy (36), selasa (6/11) siang dikantornya mengatakan, pengajuan anggaran oleh KPUD Jombang untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten dan Propinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyatakan, turunnya undang-undang No. 22/2007, serta permendagri No. 44/2006, memungkinkan terjadinya kenaikan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. “sebelum turunnya undang-undang nomor 22, dan permendagri Nomor 44, kita mengajukan anggaran kurang lebih sembilan milyar, itu sekitar tahun 2005. Setelah turunnya dua peraturan tersebut memungkinkan adanya peningkatan anggaran.” Ujarnya kepada Suara Warga Jombang.

Ervan menyebutkan, kenaikan anggaran Pilkada terdapat pada sector pemutahiran data dan honorarium penyelenggara. “pertama, adanya petugas pemutahiran data pemilih yang estimasinya hingga seribu sembilan ratus dua puluh. Kedua, masa kerja yang lebih lama, asalnya 6 bulan menjadi 8 bulan,” kata pria sekretaris KNPI Jombang ini.

Akibat kenaikan anggaran pada dua sektor penyelenggaraan tersebut lanjut Ervan, anggaran Pilkada Jombang tahun 2008 mendatang, membengkak menjadi Rp 32 Milyar.ia mengakui, jumlah anggaran tersebut cukup besar. Ia mengatakan, dana tersebut belum termasuk dana sharing dengan pemerintah propinsi terkait dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur. "dua kontek ini yang menyedot cukup banyak alokasi, namun itu belum termasuk dana sharing dengan propinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jombang H. Suyanto dalam keterangannya sebagaimana dilansir media massa beberapa waktu lalu berharap KPUD Jombang melakukan efisiensi anggaran. Sedangkan, Panitia Anggaran DPRD Jombang, saat ini masih mempelajari pengajuan pendanaan Pilkada dari KPUD. Jika pengajuan anggaran dianggap tidak sesuai kebutuhan, KPUD Jombang diminta untuk mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. “masak yang diajukan kok sampai tiga puluh dua milyar, itu khan anggaran tidak kecil, makanya sekarang masih kita pelajari” ujar salah seorang anggota DPRD Jombang, kamis (8/11) siang.

Menanggapi tingginya anggaran pilkada 2008, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LINK) Aan Anshori berpendapat, anggaran yang diajukan oleh KPUD Jombang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jombang terlalu besar dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. “saya pikir terlalu boros dengan anggaran sebesar itu, seharusnya KPUD harus melakukan efisiensi beberapa pos anggaran,” ujarnya. Ia berharap agar DPRD ataupun pemerintah kabupaten Jombang tidak serta merta menyetujui anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jombang. “legislatif ataupun eksekutif harus mempelajari secara detail lebih dulu sebelum anggaran tersebut disetujui,” kata mantan aktifis PMII Jombang.

Muhammad Hasyim, ketua LAKPESDAM-NU Jombang berpendapat, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada 2008, tidak mencerminkan rasa sensitif lembaga penyelenggara pemilu tersebut terhadap kehidupan rakyat. Ia mengatakan, perencanaan dana untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat tersebut harus diajukan secara proporsional dan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat lainnya. “bukan soal boros atau tidak, namun semua harus proporsional,” jelasnya.

Mantan mahasiswa Undar Jombang ini berharap, alokasi dana untuk pilkada tidak membuat alokasi dana untuk sector pendidikan dan kesehatan menurun. “tahun ini anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sangat minim, apa tahun depan kedua urusan itu dikesampingkan hanya gara-gara dana tersedot untuk pelaksanaan Pilkada? Pilkada memang penting, tapi pendidikan dan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat jauh lebih penting,” sergahnya. (Ms/Md)