| Wednesday, August 22, 2007 |
| Panggil Desa Bermasalah dan Lakukan Investigasi |
Jombang - Anshori (Aan), Koordinator Konsorsium Masyarakat Peduli Pilkades Bersih (Kompilasi) Jombang mengatakan, tuntutan masyarakat untuk menunda pelantikan bagi kepala desa bermasalah pada kamis (9/8) besok, harus direspon positif pemerintah Kabupaten. Dugaan pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pilkades pada 22 Juli lalu, harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum maupun pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jombang harus tanggap agar masalah yang masih menghiasi beberapa desa pasca pilkades dapat segera diselesaikan. ”Pemkab harus tanggap dengan persoalan ini, dan jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut,” ujar Aan selasa (7/8) siang.
Menurut Aan, munculnya budaya kritis dari masyarakat harus direspon positif oleh Pemerintah, ”Pemerintah Kabupaten harus sadar, ini adalah awal munculnya budaya kritis masyarakat desa dan ini sangat positif untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.” kata Aan sebagaimana dikutip Surga FM Jombang.
Pemkab harus mau memediasi persoalan masyarakat desa, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Anshori berpendapat, jika perlu Pemkab Jombang memanggil beberapa desa yang masih bermasalah kemudian dilakukan investigasi. ”mudah saja, panggil desa yang bermasalah dan lakukan investigasi,” ujar Anshori, menanggapi maraknya aksi turun jalan dari beberapa yang bermasalah usai pelaksanaan pemilihan kepala desa akhir bulan lalu.
Sebagaimana diiformasikan sebelumnya, dua belas desa dari empat kecamatan, bermasalah saat pelaksanaan pilkades lalu. Masalah yang dihadapi oleh masing-masing desa cukup beragam. Masalah tersebut antara lain, dugaan politik uang, pemalsuan tanda tangan, kampanye diluar jadwal, tidak dibagikannya kartu undangan pemilih serta penggelembungan suara. (Ms) |
baca selengkapnya..
|
posted by Aan Anshori @ 9:38 PM   |
|
|
|
|
|
