Minggu, 09/03/2008

JOMBANG (SINDO) – Puluh- an mahasiswa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Jombang (FMN) siang kemarin menggelar aksi menolak kenaikan harga sembako.

Demo kali ini dilakukan,menyusul kenaikan harga sembako yang tak terkendali. Dalam aksi yang dikemas sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh kemarin, mereka menuntut Pemkab Jombang untuk segera merespons kegelisahan masyarakat akibat melonjaknya harga sembako.

Aksi yang berlangsung damai itu, dimulai pukul 10.00 WIB. Para mahasiswa ini menggelar poster yang berisi tuntutan,yakni turunkan harga sembako, kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat, serta jaminan kesehatan reproduksi perempuan. Koordinator aksi Andre mengatakan, kehidupan kaum ibu yang ada di Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah dalam hal ini,menurut Andre,tidak pernah merespons persoalanpersoalan rakyat. ”Harga beras, minyak goreng, tepung, bumbu dapur, dan semua kebutuhan pokok naik. Bukan hanya naik, namun ganti harga.Akibatnya, rakyat dalam hal ini kaum perempuan, semakin menderita,” teriak Andre dalam orasinya di hadapan pengguna jalan yang melintas di sekitar Ringin Conthong.

Dia memaparkan, kenaikan harga kebutuhan pokok tampaknya masih menjadi komoditas para elite untuk saling melakukan kompetisi guna merebut simpati dari rakyat. Apalagi menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah. ”Kami tetap menuntut pemerintah segera menurunkan harga-harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,”kata Andre. (tritus julan)

Labels: Jombang, mahal, mahasiswa, protes, sembako

JOMBANG (SINDO) – Kepemimpinan Bupati Jombang, Suyanto mendapat kritikan pedas dari delapan elemen saat menggelar dilog terbuka di salah satu Radio swasta di Jombang kemarin. Mereka menyoroti masalah-masalah yang hingga kini belum bisa diatasi pemkab setempat.

Delapan elemen kritis diantaranya, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Lakpesdam-NU, Nawaksara, Narisakti, Women Crisis Center (WCC), Forum Musyawarah Petani Jombang (FMPJ), Cepdes, dan PMII Jombang ini secara bergiliran mengungkap fakta masalah yang terjadi di tahun 2007 lalu itu.

Dalam dialog itu, Aan Anshori, salah satu aktivis LINK mengungkapkan, kinerja ekskutif dan legislatif dalam kurung waktu setahun kebelakang seakan baik dimata pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa penghargaan baik dari tingkat regional maupun nasional. Kendati demikian menurutnya, penghargaan-penghargaan itu tak berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan. Dia menyebut, pernghargaan bidang pertanian yang sempat diraih Suyanto dari Presiden SBY beberapa waktu lalu. Sementara persoalan ditingkat petani sendiri masih berderet panjang. ’’Tolak ukurnya bukan di pemerintah. Buktinya, masih banyak petani yang mengeluhkan masalah-maslah dilapangan,’’ ungkap Aan.

Ia juga menyorot lemahnya pembangunan di Kab Jombang. Menurut dia, baik eksekutif maupun legislatif tak cukup mempunyai taring untuk menindak rekanan yang bermasalah. Dicontohkan dia, ambruknya atap RSD Jombang menjadi salah satu indikator jika ekskutif terkesan asal-asalan dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2007 itu. ’’Masih banyak deretan proyek fisik lain yang juga bermasalah. Tapi anehnya, legislatif sebagai fungsi kontrol, tak banyak berperan,’’ tegasnya.

Dia juga menyebut jika praktik korupsi ditingkat desa, masih belum ditindak secara serius. Kasus korupsi ajudikasi (sertifikasi tanah massal) yang diduga melibatkan aparat diatas pemerintahan desa, hingg kini juga belum diungkap. ’’Tak menutup kemungkinan jika kasus korupsi ajudikasi ini juga dilakukan ditingkat kecamatan,’’ tambahnya.

Sementara dari kelompok perempauan juga menyebut jika sejauh in Pemkab Jombang masih belum mempunyai itikad baik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Disebutkan, dana dari APBD yang dialokasikan untuk perempuan, sejauh in tak banyak membawa manfaat bagi korban-korban kekerasan yang dialami kaum perempuan. ’’Dana itu hany untuk sosialisasi saja. Sementara untuk upaya-upaya rehabilitasi dan jaminan kesehatan, pendidikan bagi korban, sama sekali belum dilakukan,’’ tandas Mudayatin, salah satu aktivis WCC.

Ia juga melihat, fungsi dan sistem yang dimiliki pemkab untuk melindungi perempuan masih jalan ditempat. ’’Pelayanan secara terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2T-P2A) yang dibentuk pemerintah, belum efektif,’’ kritiknya.

Kritikan-kritikan kepada petinggi pemkab juga dilontarkan salah satu aktifis dari FMPJ. Dirasakan, pemkab tak cukup memiliki sense of crisis terhadap masalah-masalah yang menghinggapi petani setiap tahunnya. Sehingga, kerap kali masalah-masalah itu muncul setiap tahun. ’’Pemkab tak punya jurus khusus untuk melindungi petani dari hancurnya harga gabah. Selain itu, masalah kelangkaan pupuk juga kerap dikeluhkan,’’ ujar salah satu perwakilan petani yang hadir dalam dialog yang digelar Rabu malam itu. (tritus julan)

Labels: Jombang, Kinerja, pemkab

:: LATAR BELAKANG

Pertama, kebesaran NU sebagai salah satu ormas di Indonesia tidak berbanding lurus terhadap signifikansinya dalam mempengaruhi setiap kebijakan Negara yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap warga NU. Di Jombang, persoalan ini salah satunya lebih disebabkan oleh masih lemahnya sinergitas dan konsolidasi antarelemen di NU.

Kedua, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa akhir-akhir ini kita disadarkan oleh telah begitu mewabahnya gejala radikalisasi dan fanatisme agama. Gejala ini -salah satunya- ditandai dengan merebaknya sikap tidak toleran terhadap perbedaan, serta penggunaan aksi kekerasan dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Ketiga, bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan beberapa hal terkait kewajibannya dalam menyejahterakan masyarakat, namun capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicatat misalnya saja, masih mahalnya biaya kesehatan, tingginya ongkos pendidikan, maupun terkait jaminan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Terkait pembacaan situasi di atas maka penting bagi komisi ini untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Meminta kepada seluruh jajaran struktural NU agar sesegera mungkin meningkatkan kualitas konsolidasi dan perbaikan manajemen secara terukur dan sistematis berdasarkan target capaian tiap tahunnya

:: BIDANG POLITIK

1. Meminta kepada pemerintah kabupaten kabupaten, NU dan partai politik untuk lebih serius lagi melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi masyarakat.
2. Menyerukan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga kondusifitas/ukhuwah menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.
3. Menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU disemua tingkatan termasuk didalamnya pengurus lembaga, lajnah dan Badan Otonom untuk tidak melibatkan kelembagaan NU dan Badan Otonomnya dalam kegiatan politik praktis secara langsung maupun tidak langsung.
4. PCNU perlu membentuk Komisi Politik dibawah koordinasi bidang sosial politik PCNU untuk melakukan kajian-kajian, investigasi, dll., dalam rangka memberikan masukan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan dan sikap PCNU.
5. Menginstruksikan kepada PCNU untuk segera membentuk ISNU (Ikatan Sarjana NU)

:: BIDANG EKONOMI

1. Meminta agar APBD kabupaten lebih berpihak kepada rakyat kecil
2. Ekonomi dan sentra usaha yang paling banyak melibatkan warga miskin harus mendapat prioritas perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Sumberdaya alam dan kekayaan daerah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat -terutama rakyat miskin-.

:: BIDANG PENDIDIKAN

1. Meminta kepada NU untuk memperhatikan pendidikan Aswaja.
2. Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBD sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas.
3. Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non PNS (TPQ, MI, MTs, MA, MADIN, PONPES) dengan memberikan insentif bulanan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

:: BIDANG AGAMA

1. Mewaspadai mewabahnya gejala fundamentalisme, radikalisasi dan aksi kekerasan atas nama agama dalam menyikapi perbedaan, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan konsep tawassuth, tasammuh dan tawazzun yang dianut oleh jam’iyyah NU
2. Perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba oleh semua komponen masyarakat.
3. Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengingat dekadensi moral remaja sudah pada taraf memprihatinkan.

:: BIDANG HUKUM

1. Mendesak kepada pemerintah kabupaten untuk segera mungkin mengambil inisiatif membuat peraturan daerah yang memberikan jaminan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan kebijakan serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan
2. Seluruh aparat penegak hukum harus benar-benar menjalankan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan warga masyarakat secara professional dan tidak diskriminatif

:: BIDANG KESEHATAN

1. Meminta kepada pemeritah kabupaten agar lebih serius menjamin hak kesehatan masyarakat secara luas dengan cara membebaskan biaya pelayanan kesehatan dasar di setiap puskesmas dan Bapelkes RSD minimal layanan di kelas III.
2. Meminta kepada pemeritah Kabupaten untuk menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.
3. Meminta kepada pemeritah meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang mengancam masyarakat seperti penyakit menular dan narkoba.
4. Menginstruksikan kepada warga NU yang menjadi anggota legislative untuk memperjuangkan anggaran dana kesehatan sebesar 15% dalam APBD.