Aan Anshori ->>Freedom to Speak

Mahasiswa Protes Harga Sembako

2008-03-09T00:50:00.000-08:00

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawa-timur/mahasiswa-protes-harga-sembako.html

Minggu, 09/03/2008

JOMBANG (SINDO) – Puluh- an mahasiswa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Jombang (FMN) siang kemarin menggelar aksi menolak kenaikan harga sembako.

Demo kali ini dilakukan,menyusul kenaikan harga sembako yang tak terkendali. Dalam aksi yang dikemas sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh kemarin, mereka menuntut Pemkab Jombang untuk segera merespons kegelisahan masyarakat akibat melonjaknya harga sembako.

Aksi yang berlangsung damai itu, dimulai pukul 10.00 WIB. Para mahasiswa ini menggelar poster yang berisi tuntutan,yakni turunkan harga sembako, kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat, serta jaminan kesehatan reproduksi perempuan. Koordinator aksi Andre mengatakan, kehidupan kaum ibu yang ada di Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah dalam hal ini,menurut Andre,tidak pernah merespons persoalanpersoalan rakyat. ”Harga beras, minyak goreng, tepung, bumbu dapur, dan semua kebutuhan pokok naik. Bukan hanya naik, namun ganti harga.Akibatnya, rakyat dalam hal ini kaum perempuan, semakin menderita,” teriak Andre dalam orasinya di hadapan pengguna jalan yang melintas di sekitar Ringin Conthong.

Dia memaparkan, kenaikan harga kebutuhan pokok tampaknya masih menjadi komoditas para elite untuk saling melakukan kompetisi guna merebut simpati dari rakyat. Apalagi menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah. ”Kami tetap menuntut pemerintah segera menurunkan harga-harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,”kata Andre. (tritus julan)

Delapan Elemen Kritik Kinerja Pemkab

2008-01-04T07:53:00.000-08:00

JOMBANG (SINDO) – Kepemimpinan Bupati Jombang, Suyanto mendapat kritikan pedas dari delapan elemen saat menggelar dilog terbuka di salah satu Radio swasta di Jombang kemarin. Mereka menyoroti masalah-masalah yang hingga kini belum bisa diatasi pemkab setempat.

Delapan elemen kritis diantaranya, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Lakpesdam-NU, Nawaksara, Narisakti, Women Crisis Center (WCC), Forum Musyawarah Petani Jombang (FMPJ), Cepdes, dan PMII Jombang ini secara bergiliran mengungkap fakta masalah yang terjadi di tahun 2007 lalu itu.

Dalam dialog itu, Aan Anshori, salah satu aktivis LINK mengungkapkan, kinerja ekskutif dan legislatif dalam kurung waktu setahun kebelakang seakan baik dimata pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa penghargaan baik dari tingkat regional maupun nasional. Kendati demikian menurutnya, penghargaan-penghargaan itu tak berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan. Dia menyebut, pernghargaan bidang pertanian yang sempat diraih Suyanto dari Presiden SBY beberapa waktu lalu. Sementara persoalan ditingkat petani sendiri masih berderet panjang. ’’Tolak ukurnya bukan di pemerintah. Buktinya, masih banyak petani yang mengeluhkan masalah-maslah dilapangan,’’ ungkap Aan.

Ia juga menyorot lemahnya pembangunan di Kab Jombang. Menurut dia, baik eksekutif maupun legislatif tak cukup mempunyai taring untuk menindak rekanan yang bermasalah. Dicontohkan dia, ambruknya atap RSD Jombang menjadi salah satu indikator jika ekskutif terkesan asal-asalan dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2007 itu. ’’Masih banyak deretan proyek fisik lain yang juga bermasalah. Tapi anehnya, legislatif sebagai fungsi kontrol, tak banyak berperan,’’ tegasnya.

Dia juga menyebut jika praktik korupsi ditingkat desa, masih belum ditindak secara serius. Kasus korupsi ajudikasi (sertifikasi tanah massal) yang diduga melibatkan aparat diatas pemerintahan desa, hingg kini juga belum diungkap. ’’Tak menutup kemungkinan jika kasus korupsi ajudikasi ini juga dilakukan ditingkat kecamatan,’’ tambahnya.

Sementara dari kelompok perempauan juga menyebut jika sejauh in Pemkab Jombang masih belum mempunyai itikad baik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Disebutkan, dana dari APBD yang dialokasikan untuk perempuan, sejauh in tak banyak membawa manfaat bagi korban-korban kekerasan yang dialami kaum perempuan. ’’Dana itu hany untuk sosialisasi saja. Sementara untuk upaya-upaya rehabilitasi dan jaminan kesehatan, pendidikan bagi korban, sama sekali belum dilakukan,’’ tandas Mudayatin, salah satu aktivis WCC.

Ia juga melihat, fungsi dan sistem yang dimiliki pemkab untuk melindungi perempuan masih jalan ditempat. ’’Pelayanan secara terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2T-P2A) yang dibentuk pemerintah, belum efektif,’’ kritiknya.

Kritikan-kritikan kepada petinggi pemkab juga dilontarkan salah satu aktifis dari FMPJ. Dirasakan, pemkab tak cukup memiliki sense of crisis terhadap masalah-masalah yang menghinggapi petani setiap tahunnya. Sehingga, kerap kali masalah-masalah itu muncul setiap tahun. ’’Pemkab tak punya jurus khusus untuk melindungi petani dari hancurnya harga gabah. Selain itu, masalah kelangkaan pupuk juga kerap dikeluhkan,’’ ujar salah satu perwakilan petani yang hadir dalam dialog yang digelar Rabu malam itu. (tritus julan)

Rekomendasi Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama Jombang

2007-12-25T04:46:00.000-08:00

:: LATAR BELAKANG

Pertama, kebesaran NU sebagai salah satu ormas di Indonesia tidak berbanding lurus terhadap signifikansinya dalam mempengaruhi setiap kebijakan Negara yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap warga NU. Di Jombang, persoalan ini salah satunya lebih disebabkan oleh masih lemahnya sinergitas dan konsolidasi antarelemen di NU.

Kedua, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa akhir-akhir ini kita disadarkan oleh telah begitu mewabahnya gejala radikalisasi dan fanatisme agama. Gejala ini -salah satunya- ditandai dengan merebaknya sikap tidak toleran terhadap perbedaan, serta penggunaan aksi kekerasan dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Ketiga, bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan beberapa hal terkait kewajibannya dalam menyejahterakan masyarakat, namun capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicatat misalnya saja, masih mahalnya biaya kesehatan, tingginya ongkos pendidikan, maupun terkait jaminan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Terkait pembacaan situasi di atas maka penting bagi komisi ini untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut ;

:: BIDANG ORGANISASI

Meminta kepada seluruh jajaran struktural NU agar sesegera mungkin meningkatkan kualitas konsolidasi dan perbaikan manajemen secara terukur dan sistematis berdasarkan target capaian tiap tahunnya

:: BIDANG POLITIK

Meminta kepada pemerintah kabupaten kabupaten, NU dan partai politik untuk lebih serius lagi melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi masyarakat.
Menyerukan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga kondusifitas/ukhuwah menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.
Menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU disemua tingkatan termasuk didalamnya pengurus lembaga, lajnah dan Badan Otonom untuk tidak melibatkan kelembagaan NU dan Badan Otonomnya dalam kegiatan politik praktis secara langsung maupun tidak langsung.
PCNU perlu membentuk Komisi Politik dibawah koordinasi bidang sosial politik PCNU untuk melakukan kajian-kajian, investigasi, dll., dalam rangka memberikan masukan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan dan sikap PCNU.
Menginstruksikan kepada PCNU untuk segera membentuk ISNU (Ikatan Sarjana NU)

:: BIDANG EKONOMI

Meminta agar APBD kabupaten lebih berpihak kepada rakyat kecil
Ekonomi dan sentra usaha yang paling banyak melibatkan warga miskin harus mendapat prioritas perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
Sumberdaya alam dan kekayaan daerah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat -terutama rakyat miskin-.

:: BIDANG PENDIDIKAN

Meminta kepada NU untuk memperhatikan pendidikan Aswaja.
Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBD sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas.
Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non PNS (TPQ, MI, MTs, MA, MADIN, PONPES) dengan memberikan insentif bulanan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

:: BIDANG AGAMA

Mewaspadai mewabahnya gejala fundamentalisme, radikalisasi dan aksi kekerasan atas nama agama dalam menyikapi perbedaan, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan konsep tawassuth, tasammuh dan tawazzun yang dianut oleh jam’iyyah NU
Perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba oleh semua komponen masyarakat.
Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengingat dekadensi moral remaja sudah pada taraf memprihatinkan.

:: BIDANG HUKUM

Mendesak kepada pemerintah kabupaten untuk segera mungkin mengambil inisiatif membuat peraturan daerah yang memberikan jaminan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan kebijakan serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan
Seluruh aparat penegak hukum harus benar-benar menjalankan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan warga masyarakat secara professional dan tidak diskriminatif

:: BIDANG KESEHATAN

Meminta kepada pemeritah kabupaten agar lebih serius menjamin hak kesehatan masyarakat secara luas dengan cara membebaskan biaya pelayanan kesehatan dasar di setiap puskesmas dan Bapelkes RSD minimal layanan di kelas III.
Meminta kepada pemeritah Kabupaten untuk menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.
Meminta kepada pemeritah meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang mengancam masyarakat seperti penyakit menular dan narkoba.
Menginstruksikan kepada warga NU yang menjadi anggota legislative untuk memperjuangkan anggaran dana kesehatan sebesar 15% dalam APBD.

Pilkades Serentak Curang, Marak Jual Beli Surat Suara

2007-12-04T03:44:00.000-08:00

http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=16175&kat=Daerah

JOMBANG - Konsorsium Masyarakat Peduli Pilkades Bersih (Kompilasi) menilai proses penjaringan hingga pemilihan calon kepala desa yang sudah dilakukan di 286 desa di Kabupaten Jombang, bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan Perda (Peraturan Daerah).
Untuk itu Kompilasi meminta Pemkab Jombang serius dalam mengawal implementasi pilkades bersih seperti yang telah diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut.
“Jika hal itu dibiarkan sama halnya Pemkab Jombang telah mengingkari perda dan perbup,” tutur koordinator Kompilasi, Aan Anshori, kemarin.

Dalam lampiran I Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 2 Mei 2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, angka romawi VI Nomor 3 berbunyi : tidak diperkenankan adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada calon kepala desa.

Namun menurut Aan, realitas di lapangan sangat menyimpang dari aturan tersebut. Bahkan sebaliknya, mayoritas calon dibebani biaya tambahan dengan dalih UPK (Upah Pengganti Kerja) yang akan dibayarkan kepada calon pemilih. “Artinya, aturan itu tidak bisa digugurkan meski telah terjadi kesepakatan UPK antar pihak terkait. Naifnya lagi, anggaran UPK itu dibebankan kepada calon kades,” tegasnya.

Untuk itu, Kompilasi meminta kepada seluruh pejabat publik yang ada di tingkat desa dan kecamatan mengevaluasi terjadinya kesepakatan UPK yang notabenenya di bebankan kepada cakades.

Jika hal itu tetap terjadi, pihaknya menyarankan agar melaporkan DPRD setempat. Meski dalam perda dan perbup tersebut tidak mengatur sangsi, namun Kompilasi berpandangan bahwasannya hal tersebut tetap bisa dijerat secara hukum. Yakni dengan menggunakan undang-undang anti koupsi No20 Tahun 2001 pasal 12 e. Dia menambahkan, pelaku politik uang dalam pilkades juga harus dijerat hukum. (mu)

Dana Pilkada Membengkak Hingga Rp. 32 Milyar

2007-11-11T05:48:00.000-08:00

http://lakpesdamjombang.org/

Jombang – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Jombang akan berlangsung 23 Juli 2008 mendatang. Pemilihan untuk Bupati Jombang dan Gubernur Jawa Timur masa periode tahun 2008 – 2012, diperkirakan akan menyedot cukup banyak dana rakyat. Tak kurang, dana yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pilkada mencapai Rp. 32 Milyar. Beberapa pihak meminta agar dana tersebut dikurangi karena dinilai terlalu besar. Namun, KPUD Jombang menganggap kenaikan anggaran yang awalnya diperkirakan Rp. 9 Milyar menjadi Rp. 32 Milyar sebagai anggaran yang realistis.

Ketua KPUD Jombang Ervan Efendy (36), selasa (6/11) siang dikantornya mengatakan, pengajuan anggaran oleh KPUD Jombang untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten dan Propinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyatakan, turunnya undang-undang No. 22/2007, serta permendagri No. 44/2006, memungkinkan terjadinya kenaikan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. “sebelum turunnya undang-undang nomor 22, dan permendagri Nomor 44, kita mengajukan anggaran kurang lebih sembilan milyar, itu sekitar tahun 2005. Setelah turunnya dua peraturan tersebut memungkinkan adanya peningkatan anggaran.” Ujarnya kepada Suara Warga Jombang.

Ervan menyebutkan, kenaikan anggaran Pilkada terdapat pada sector pemutahiran data dan honorarium penyelenggara. “pertama, adanya petugas pemutahiran data pemilih yang estimasinya hingga seribu sembilan ratus dua puluh. Kedua, masa kerja yang lebih lama, asalnya 6 bulan menjadi 8 bulan,” kata pria sekretaris KNPI Jombang ini.

Akibat kenaikan anggaran pada dua sektor penyelenggaraan tersebut lanjut Ervan, anggaran Pilkada Jombang tahun 2008 mendatang, membengkak menjadi Rp 32 Milyar.ia mengakui, jumlah anggaran tersebut cukup besar. Ia mengatakan, dana tersebut belum termasuk dana sharing dengan pemerintah propinsi terkait dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur. "dua kontek ini yang menyedot cukup banyak alokasi, namun itu belum termasuk dana sharing dengan propinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jombang H. Suyanto dalam keterangannya sebagaimana dilansir media massa beberapa waktu lalu berharap KPUD Jombang melakukan efisiensi anggaran. Sedangkan, Panitia Anggaran DPRD Jombang, saat ini masih mempelajari pengajuan pendanaan Pilkada dari KPUD. Jika pengajuan anggaran dianggap tidak sesuai kebutuhan, KPUD Jombang diminta untuk mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. “masak yang diajukan kok sampai tiga puluh dua milyar, itu khan anggaran tidak kecil, makanya sekarang masih kita pelajari” ujar salah seorang anggota DPRD Jombang, kamis (8/11) siang.

Menanggapi tingginya anggaran pilkada 2008, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LINK) Aan Anshori berpendapat, anggaran yang diajukan oleh KPUD Jombang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jombang terlalu besar dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. “saya pikir terlalu boros dengan anggaran sebesar itu, seharusnya KPUD harus melakukan efisiensi beberapa pos anggaran,” ujarnya. Ia berharap agar DPRD ataupun pemerintah kabupaten Jombang tidak serta merta menyetujui anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jombang. “legislatif ataupun eksekutif harus mempelajari secara detail lebih dulu sebelum anggaran tersebut disetujui,” kata mantan aktifis PMII Jombang.

Muhammad Hasyim, ketua LAKPESDAM-NU Jombang berpendapat, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada 2008, tidak mencerminkan rasa sensitif lembaga penyelenggara pemilu tersebut terhadap kehidupan rakyat. Ia mengatakan, perencanaan dana untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat tersebut harus diajukan secara proporsional dan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat lainnya. “bukan soal boros atau tidak, namun semua harus proporsional,” jelasnya.

Mantan mahasiswa Undar Jombang ini berharap, alokasi dana untuk pilkada tidak membuat alokasi dana untuk sector pendidikan dan kesehatan menurun. “tahun ini anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sangat minim, apa tahun depan kedua urusan itu dikesampingkan hanya gara-gara dana tersedot untuk pelaksanaan Pilkada? Pilkada memang penting, tapi pendidikan dan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat jauh lebih penting,” sergahnya. (Ms/Md)

Paham Fundamentalisme Ancaman bagi NU

2007-10-02T09:17:00.000-07:00

http://lakpesdamjombang.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=48

Jombang - Merambahnya paham fundamentalisme di kalangan kaum nahdliyin harus segera direspon oleh Nadhlatul Ulama, banyak warga NU yang terseret mengikuti gerakan Islam Kanan ini, hal ini lebih disebabkan organisasi NU tidak menganggap pemahaman ini sebagai sebuah ancaman. Hal itu dikemukakan oleh Aan Anshori, aktifis muda NU. ”Ada paham-paham yang tidak cukup ramah terhadap kebenaran lain yang diusung oleh kaum fundamentalisme, tapi hal ini tidak cukup direspon oleh NU, banyak orang NU yang terseret dalam gerakan Islam kanan itu, ini sangat memalukan dan mencederai NU,” ujarnya, saat diskusi yang digelar Lakpesdam-NU Jombang di studio mini Suara Warga FM Jombang, sabtu (25/8) sore.

Pria yang juga aktifis jaringan muda NU kultural (Janur) Jombang ini mengatakan, Konfercab NU adalah momentum yang tepat untuk memberikan kesepahaman kepada warga nahdliyin untuk lebih memahami dan memperkokoh ajarannya, Nadhlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar tidak cukup berbangga diri terhadap kebesarannya, tapi lebih pada menjaga ajaran-ajaran yang selama ini diugemi oleh NU.

Wajah pluralitas NU terhadap paham kelompok lain menjadikannya mudah diterima oleh semua pihak, sikap tasamuh, tawasud, tawazun dan al-Adalah menjadikan fondasi dan karakter yang di miliki oleh NU, tapi kadang sikap dan karakter ini tidak tercermin dalam bahasan masalah keagamaan dalam Bahtsul Masail NU, ”Dalam masalah waki`iyah istimbat hukumnya tidak cukup kondusif untuk menyebarkan paham pluralisme, selama ini NU dikenal tasamuh, tawasut, tawazun dan ta`adul itu tidak tercermin dalam bahsul masail”. Kata pria yang dikenal sebagai aktifis pro demokrasi ini. (Aan)

Perda Antiprostitusi Tidak Efektif

2007-09-11T02:11:00.000-07:00

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/politik/artikel_cetak.php?aid=17253

Jombang - Rencana pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memberlakukan peraturan daerah tentang larangan pelacuran tidak akan efektif jika akar masalah terjadinya prostitusi, yaitu kemiskinan dan pendidikan, tidak ditangani lebih dulu. Bahkan, jika perda tersebut diberlakukan akan menambah beban masyarakat.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam seminar "Menyikapi Perda Pelacuran Jombang" yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, Selasa (10/4).

Wakil Ketua Bidang Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nursyahbani Katjasungkana, seusai berbicara pada seminar itu mengungkapkan, cara yang tepat mengatasi praktik prostitusi di masyarakat adalah memberdayakan masyarakat melalui program pemberantasan kemiskinan.

Kemiskinan sebagai akar masalah terjadinya prostitusi, menurut Nursyahbani, harus diberantas terlebih dulu. Sebab, memberlakukan perda antipelacuran sementara masalah kemiskinan tidak ditangani akan menjadikan perda tersebut tidak akan efektif.

"Saya kira tak efektif, karena kita tahu penyebabnya masalah kemiskinan, maka akar masalahnya yang perlu didekati. Karena itu, perda-perda yang mengentaskan orang miskin dan memberikan pemberdayaan masyarakat yang perlu lebih banyak dilakukan," kata Nursyahbani kepada radio komunitas Suara Warga FM Jombang.

Koordinator Koalisi Anti-Diskriminasi dan Prostitusi (KADP) Jombang Aan Anshori menilai rencana pemberlakuan perda antiprostitusi di wilayah Jombang adalah upaya pemerintah lari dari tanggung jawab. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat dialihkan pada perlunya pemberlakuan perda penanganan prostitusi.

Ia menegaskan, jika akar masalah terjadinya praktik prostitusi bisa ditangani, tidak diperlukan lagi perda larangan pelacuran. "Saya pikir kalau pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD melakukan kewajibannya, tidak dibutuhkan lagi (perda antiprostitusi). Persoalannya ini kan hanya menggeser isu, menggeser persoalan ketidakmampuan negara. Tiba-tiba dibebankan. Korbannya yang harus dihukum."

Ketua Pansus Perda Anti-Prostitusi DRPD Jombang Zubaidi Muhtar mengatakan, pembahasan perda itu yang saat ini terhenti direncanakan dibuka lagi pada pertengahan tahun ini. (E4)

Masyarakat Jombang Tolak Perda Pelacuran

2007-09-11T01:57:00.000-07:00

http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=2076&lang=$lang

Jombang – Rencana pemberlakuan peraturan daerah (perda) larangan prostitusi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ditentang sebagian masyarakat.

Paling tidak, penolakan Rancangan Perda (Raperda) prostitusi tersebut muncul dari sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jombang yang tergabung dalam Aliansi Antidiskriminasi dan Prostitusi Jombang.

Koordinator Aliansi Antidiskriminasi dan Prostitusi Jombang, Aan Ansyori, mengungkapkan kepada radio komunitas Surga FM, bahwa raperda tersebut mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya kaum perempuan. Raperda tersebut harus ditolak karena tidak sempurna dan tidak jelas.

“Ya saya pikir ini adalah raperda yang paling ngawur, paling ngaco. Dan ini merupakan raperda yang sangat membahayakan bagi masyarakat umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas pelacuran,” tegasnya.

Aliansi tersebut berpendapat raperda itu akan memberangus hak-hak sipil masyarakat, baik masyarakat yang berprofesi sebagai pelacur maupun masyarakat yang diduga terkait dengan aktivitas itu. (Muhammad Syafii/E5)

Kerangka Acuan Pertemuan Tahunan JIAD di Kediri

2007-09-04T06:37:00.000-07:00

Latar Belakang

Kerja-kerja perlawanan terhadap segala bentuk dan model ketidakadilan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur merupakan komitmen yang sudah tidak bisa ditawar lagi bagi seluruh lembaga yang terlibat dalam Jaringan Islam Anti Diskriminasi [JIAD] Jawa Timur.

Meski terbilang masih minim, berbagai aktivitas telah dilakukan oleh JIAD dalam kerangka merespon persoalan ketidakadilan di wilayah kerjanya masing-masing. Misalnya, JIAD, melalui jaringannya di Surabaya hampir 11 bulan ini telah melakukan kerja pengorganisasian dan advokasi terhadap kelompok miskin kota keturunan Tionghoa di Surabaya yang mengalami problem kependudukan dan administrasi. Begitu juga dengan beberapa upaya pembelaan terhadap kelompok tertindas yang dilakukan oleh anggota jaringan di Ponorogo, Jombang, Jember, Blitar, Madiun, Tulungagung dan tempat lainnya.

Namun sebagai organisasi berjejaring, JIAD tampaknya belum cukup optimal untuk mendayagunakan seluruh potensi jaringannya demi mewujudkan visi strategis JIAD. Padahal secara faktual, JIAD dihadapkan dalam lintasan sejarah yang terus diwarnai oleh bentuk ketidakadilan sosial dan maraknya praktek-praktek diskriminasi
Dengan demikian dalam konteks diseminasi nilai-nilai pluralisme dan anti diskriminasi di wilayah jawa Timur, maka sinergitas dalam merumuskan arah gerakan dalam isu tersebut menjadi agenda strategis yang mesti diusung oleh berbagai pihak.

Diseminasi dapat dilakukan melalui refleksi kritis terhadap persoalan sosial yang terjadi di wilayah masing-masing dengan menempatkan pluralisme dan semangat antidiskriminasi sebagai perspektifnya. Refleksi ini sebagai entry point untuk mendesain agenda bersama kerja-kerja diseminasi pluralisme dan antidiskriminasi di Jawa Timur. Tentu saja, desain yang bersifat desiminatif itu membutuhkan partisipasi aktif multipihak.

Untuk itulah presidium JIAD bekerjasama dengan Yayasan TIFA mencoba memfasilitasi perumusan agenda bersama dalam kerangka merespon isu diatas, dalam bentuk workshop perencanaan strategis

Tujuan

Mengidentifikasi problem sosial dan diskriminasi dalan perspektif pluralisme yang terjadi di Jawa Timur
Merumuskan agenda dan strategi bersama dalam merespon problem sosial yang teridentifikasi

Target

Adanya identifikasi problem sosial dan diskriminasi dalan perspektif pluralisme yang terjadi di Jawa Timur
Adanya rumusan agenda dan strategi bersama dalam kerangka kerja berjaringan untuk merespon problem sosial yang teridentifikasi

Bentuk Kegiatan
Workshop Perencanaan Strategis

Pelaksanaan
Acara di selenggarakan pada:
Hari : Rabu s/d Jum’at
Tanggal : 19 s/d 21 September 2007
Waktu : 13.00 s/d selesai
Tempat : Institut Keislaman Tribakti Kediri
Jl. Hasyim Asyari 62 Kediri

Peserta
Kegiatan ini akan diikuti oleh;
1.Lembaga yang selama terlibat dalam JIAD, antara lain:

BPPM Nurul Jadid Probolinggo
Yayasan Pendidikan Kemanusiaan Jember
YPSM Jember
C-Mars Surabaya
CRCS Surabaya
LBH Surabaya
FLA Jawa Timur
Songgolangit Kediri
IDEB Kediri
IDFOS Bojonegoro
IRCAS Ponorogo
Lakpesdam Blitar
Lakpesdam Bangil
Lakpesdam Pasuruan
Lakpesdam Kota Malang
Lakpesdam Ngawi
Lakpesdam Tulungagung
Puspek Averroes Malang
Yayasan Tan Tular Malang
PP. Shirotul Fuqoha Malang
FKUB Malang
ICDHRE Jombang
JOIST Jombang
LinK Jombang
LKPMA Lumajang
SIMAS Madiun
Djayeng Kusumo
PP. R.Mutaallimin Probolinggo
PP. Al Amin Sooko Mojokerto
BPM An Nuqoyyah Guluk-guluk Madura
PP. Darul Mutaallimin Nganjuk
PP. Jampes Kediri
YPSM Jember
Fitrah Situbondo

2.Lembaga-lembaga yang concern dalam isu pluralisme dan antidiskriminasi (sebagai peninjau):

Wahid Institute
Yayasan TIFA
CRS
CIDA
Cordaid
TAF
UE
ICCO
Misserior

Contact Person
1.Aan Anshori
Linkar Indonesia untuk Keadilan [LInK]
03217191399 / 08155045039
aan.anshori@gmail.com
http://aan-online.blogspot.com

2.Taufik al Amin
Songgolangit Foundation
081330714840

Ketentuan Lain
Rute menuju lokasi;
1.Dari Surabaya-Bojonegoro-Lamongan; turun Kantor Pos Kediri. Naik becak menuju kampus Tribakti (± Rp. 3.000)
2.Dari Tulungagung/Trenggalek/Blitar/Malang; turun di perempatan Bandar (sebelah barat jembatan alun-alun), naik becak menuju kampus Tribakti (± Rp. 5.000)

Penutup
Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai panduan dalam mengikuti acara tersebut. Hal-hal yang belum jelas bisa menghubungi contact persons yang tercantum.

Wawancara Dengan KH.Husein Muhammad; Perubahan Kondisi Perempuan Harusnya Dijadikan Rujukan Penentuan Hukum

2007-08-22T21:45:00.000-07:00

MEDIA-PARTISIPASI. Dikenal sebagai kiai yang punya kepedulian mengadvokasi persoalan perempuan melalui teks-teks agama, KH. Husein Muhammad -pengasuh PP. Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon- ini menilai para ulama sepakat memperbolehkan seorang muslim kawin dengan perempuan ahli kitab. Namun tidak sebaliknya, laki-laki ahlul kitab dengan muslimah. Kenapa? disinilah Husein Muhammad merasa dunia patriarkhi para ulama ikut memainkan peran dalam menafsirkan teks.
Berikut wawancara yang dilakukan oleh Aan Anshori (Media Partisipasi) dengan kiai feminis -yang akrab dipanggil Kang Husein- ini via telpon beberapa waktu lalu.

Aan: Kang, bagaimana anda memaknai konsep pernikahan beda agama dalam perspektif pluralisme dan keadilan gender

HM: Dalam pemikiran dan teks-teks agama, saya kira, perkawinan beda agama itu dibagi dua. Perkawinan antara muslim dan ahlul kitab (Yahudi dan nasrani) serta muslim dengan orang musyrik. Untuk perkawinan yang pertama terdapat dua bentuk yaitu laki-lakinya muslim dan perempuannya ahli kitab, untuk yang kedua sebaliknya.Untuk bentuk yang pertama (laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab), dalam kitab al fiqhu ‘ala madzahib al arba’ah karya al Jaziry, semua madzhab empat sepakat memperbolehkannya dengan alasan lianna lahunna diinan samawiyyan wa kitaban (karena mereka memiliki agama samawi beserta kitabnya)

Aan: Jadi apa bisa dikatakan secara naqliyah (dalil teks) maupun aqliyah (penalaran akal) perkawinan beda agama diperbolehkan?

HM: Saya pikir untuk bentuk pertama jelas boleh. Secara naqliyah sudah jelas, semua ulama menggunakan surat al Maidah -yang turun belakangan- untuk mengabsahkannya. Bahkan sejumlah sahabat telah mempraktekkan itu . Terkait pertanyaan apakah ahlul kitab sekarang berbeda dengan ahlul kitab dahulu, saya rasa tidak ada bedanya. Toh dari dulu mereka (nasrani) mempunyai kepercayaan yang sama dengan sekarang; bahwa ‘isa ibnu alloh. Secara logika perkawinan itu cinta kasih yang –saya rasa- sangat sulit sekali untuk dibatas-batasi.Jadi atas dasar cinta kasih itulah perkawinan bisa langgeng. Yang menarik adalah argumen logika yang dikemukakan oleh Wahbah dalam kitab al fiqhu al islami wa adzillatuhu. Menurutnya perkawinan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip antara dua agama itu ;
pengakuan akan Tuhan, keimanan kepada para utusan Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir termasuk pertanggungjawaban amal. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin “istiqomah” (stabilnya) kehidupan perkawinan mereka. (Wahbah, IX/6653)

Aan: Kenapa mainstream ulama Indonesia melarang hal tersebut?

HM: Ya kita semua tahu MUI mengeluarkan fatwa pelarangan. Saya kira yang melatarbelakanginya adalah kasus dimana Umar menganjurkan untuk tidak melakukan perkawinan model ini dengan pertimbangan kekuatan mereka (kaum kafir) menjadi bertambah dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Akan tetapi hal itu disanggah oleh sahabat lain.

Aan: Bagaimana dengan argumen kebahagian rumah tangga hanya bisa dicapai dengan kesamaan keimanan.

HM: Saya pikir kebahagiaan itu sangat relatif ya. Terkadang justru perkawinan model seperti itu bisa langgeng selama keduanya bisa memahami. Jadi sangat relatif. Saya sendiri tidak bisa sepenuhnya menyetujui argumen itu karena banyak sekali fakta permusuhan dan perceraian terjadi dalam perkawinan satu agama dan juga terdapat fakta perkawinan beda agama bisa langgeng.

Aan: Lantas dimana letak terjadinya ketidakadilan gendernya?

HM : Ketidakadilan itu terjadi ketika tidak berlaku sebaliknya (bentuk kedua; laki-laki ahlul kitab dan perempuannya muslimah). Semua ahli fiqh ittifaq (sepakat) untuk tidak memperkenankan model seperti ini. Dengan argumentasi perempuan-perempuan akan selalu mengajak ke neraka seperti dalam (al Baqarah 221). Jadi sangat terlihat unsur budaya patriarkhi/otoritas laki-laki. Padahal hukum kan punya logika sendiri. Artinya kalau dulu ketidakbolehannya lebih disebabkan kaum perempuannya terbelakang, tidak berpendidikan dan akses ekonomi dimonopoli oleh laki-laki. Namun sekarang kondisi perempuan kan jauh lebih maju sehingga mereka mampu mengambil keputusannya sendiri. Maksud saya apakah perubahan kondisi perempuan saat ini tidak berkonsekuensi atas produk hukum tertentu? Seharusnya berubah kan. Akan tetapi penggunaan cara berfikir logis seperti ini juga akan banyak menuai kecaman. Karena seandainya pun hasil dari logika ini dijalankan saat ini pun maslahahnya belum tentu terjadi secara massif.

Aan: Lho kalau begitu siapa dong yang punya otoritas menentukan kemaslahatan?

HM: Menurut saya itu pertanyaan mendasar yang harus dijawab pada level paradigmatik dan epistimologis. Saya kira otoritas tersebut adalah kesepakatan (konsensus/ijma’) para ahli, para mujtahid, meskipun ini akan sulit diterima oleh pandangan mainstream, karena akan dipandang bertentangan dengan nash “qath’i”. Sampai hari ini mayoritas ulama masih teguh dengan pendapatnya bahwa ijma’ sekalipun tidak bisa menentukan jika bertentangan dengan nash qath’i.”la ijtihad ma’a al nash”, begitu pegangan mereka. Akan tetapi jika metode ini masih tetap dipertahankan, maka mereka akan kesulitan menjawab soal perbudakan. Siapa yang punya otoritas menghapuskan perbudakan, padahal terdapat banyak nash al Qur-an yang masih mengabsahkannya?

Aan: Begitu ya, sepertinya untuk urusan perkawinan ini dianggap sudah final, tidak boleh diotak-atik lagi. Apa mungkin karena perkawinan dianggap sebagai ibadah yang tidak boleh didekati secara logis?

HM: Semua memang bilang begitu, annikakhu sunnati. Tapi kalau dipikirkan lebih mendalam sebetulnya hal itu biasa-biasa saja. Nikah bisa berhukum halal, sunnah, mubah bahkan haram tergantung dari kehendaknya. Dalam Tafsir al Kabir karya Fakhruddi ar Rozy, terjadi perbedaan pemikiran antara Syafi’i dan Abu Hanifah. Imam Syafii menyampaikan 10 argumen untuk menyimpulkan bahwa ibadah lebih utama dari perkawinan. Memang benar, secara umum semuanya dalam Islam bisa dianggap ibadah akan tetapi karena cakupan dari perkawinan ini juga melibatkan individu dan masyarakat (hubungan antar personal) maka berlakulah hukum-hukum sosial.

Panggil Desa Bermasalah dan Lakukan Investigasi

2007-08-22T21:38:00.000-07:00

Jombang - Anshori (Aan), Koordinator Konsorsium Masyarakat Peduli Pilkades Bersih (Kompilasi) Jombang mengatakan, tuntutan masyarakat untuk menunda pelantikan bagi kepala desa bermasalah pada kamis (9/8) besok, harus direspon positif pemerintah Kabupaten. Dugaan pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pilkades pada 22 Juli lalu, harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum maupun pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jombang harus tanggap agar masalah yang masih menghiasi beberapa desa pasca pilkades dapat segera diselesaikan. ”Pemkab harus tanggap dengan persoalan ini, dan jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut,” ujar Aan selasa (7/8) siang.

Menurut Aan, munculnya budaya kritis dari masyarakat harus direspon positif oleh Pemerintah, ”Pemerintah Kabupaten harus sadar, ini adalah awal munculnya budaya kritis masyarakat desa dan ini sangat positif untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.” kata Aan sebagaimana dikutip Surga FM Jombang.

Pemkab harus mau memediasi persoalan masyarakat desa, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Anshori berpendapat, jika perlu Pemkab Jombang memanggil beberapa desa yang masih bermasalah kemudian dilakukan investigasi. ”mudah saja, panggil desa yang bermasalah dan lakukan investigasi,” ujar Anshori, menanggapi maraknya aksi turun jalan dari beberapa yang bermasalah usai pelaksanaan pemilihan kepala desa akhir bulan lalu.

Sebagaimana diiformasikan sebelumnya, dua belas desa dari empat kecamatan, bermasalah saat pelaksanaan pilkades lalu. Masalah yang dihadapi oleh masing-masing desa cukup beragam. Masalah tersebut antara lain, dugaan politik uang, pemalsuan tanda tangan, kampanye diluar jadwal, tidak dibagikannya kartu undangan pemilih serta penggelembungan suara. (Ms)

Kontroversi RUU APP; Baca dulu, Baru Bersikap

2007-08-22T21:17:00.000-07:00

* dimuat di Radar Mojokerto (sekitar Juli 2006)

Gelombang dukungan dan penolakan masih terus mewarnai pembahasan rancangan undang-undang paling kontroversial di Indonesia, RUU anti pornografi dan pornoaksi (RUU Porno). Pihak yang mendukung RUU Porno ini melihat urgensi negara untuk ikut terlibat mengurusi moralitas warganya. Bahkan kalau perlu, negara melalui aparatusnya harus juga ’cawe-cawe’ menentukan apa yang harus dikenakan oleh masyarakat dan bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku. Pandangan ini mendapat tentangan cukup keras dari banyak kelompok masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam pikiran mereka, urusan moralitas cukup menjadi cover area kaum agamawan, para pendidik dan kontrol masyarakat melalui norma, budaya dan agama yang diyakininya, persis seperti yang sudah berjalan seperti sekarang. Sebab, menyerahkan urusan moralitas masyarakat kepada negara bukan hanya menggelikan tetapi sekaligus membahayakan bagi iklim demokratisasi yang menghendaki minimal government. Betapa tidak, sampai saat ini belum ada satu pun negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi yang melakukan restriksi ketat terhadap cara berpakaian dan bagaimana seorang bertingkah laku -atas nama moralitas- dengan cara memberlakukan regulasi seperti RUU Porno tersebut.

Tanpa berpretensi untuk melakukan perbandingan namun tidak diperlukannya campur tangan negara dalam urusan moralitas sangat mungkin disebabkan akan ketidakmungkinan melakukan standarisasi moralitas terutama bagi negara yang mempunyai heterogenitas latar belakang budaya dan agama. Sungguh sangat tidak masuk akal jika negara ini akan menerapkan undang-undang yang malah justru berpotensi besar menghancurkan pondasi utama kebernegaraan kita, bhinneka tunggal ika. Potensi destruksi keberagaman itu bisa cermati -salah satunya- melalui pasal 25 dalam RUU APP ’ Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual’. Penggalan kalimat ’bagian tubuh tertentu yang sensual’ didefinisikan dalam penjelasan RUU tersebut meliputi antara lain alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan isi pasal ini. Namun kalau kita teliti lebih seksama akan melahirkan implikasi serius bagi eksistensi kelangsungan kebudayaan di beberapa wilayah di Indonesia. Jika RUU ini disahkan, beberapa suku di Papua yang masih menggunakan koteka sebagai busana sehari-hari akan terkena dampaknya. Padahal setidaknya ada dua hal yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja terkait latar belakang banyak suku yang masih ’setia’ dengan ’busana minim’ itu.

Pertama, karena ingin memegang teguh tradisi yang sudah turun temurun, dan kedua, disebabkan oleh pemiskinan terstruktur yang dilakukan secara sistematis oleh negara. Seperti kita ketahui, meski kekayaan alam Papua melimpah ruah namun itu tidak secara simetris berdampak bagi kesejahteraan masyarakat disana. Secara tidak adil, berbagai aktifitas lain yang masih sering dilakukan masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan akan terkena pasal ini. Mandi/buang hajat secara terbuka di sungai yang masih kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat Jombang dan Mojokerto akibat dari ketidakmerataan pembangunan adalah contoh aktifitas ’normal-terkendali’ yang akan disikat melalui RUU ini.

Disamping yang lebih krusial untuk dicermati, dengan memberikan peran berlebihan kepada negara akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum padahal ujung-ujungnya hanya merugikan pemberi mandatnya (baca: rakyat). Sejarah kelam yang ditorehkan secara mendalam oleh orde baru dimana peran dan kontrol negara begitu kuat terhadap masyarakatnya, sangat mungkin terulang jika RUU Porno ini diberlakukan. Ini disebabkan banyaknya definisi maupun aturan yang masih memungkinkan terjadi interpretasi jika diberlakukan. Ketidakjelasan definisi pornografi, pornoaksi, menari erotis dan terminologi yang lain, ditambah diberikannya legitimasi hukum dalam RUU tersebut bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberantas pornografi dan pornoaksi, akan memicu konflik horizontal di wilayah akar rumput. Sungguh sangat mengerikan membayangkan apa yang bisa dan akan dilakukan oleh sekelompok massa yang biasanya melakukan gerakan kekerasan dan premanisme terhadap bar, karaoke, pentas dangdut, diskotik, ruang seni dan tempat-tempat yang diklaim sebagai sarang kemaksiatan jika RUU Porno ini disahkan.

Yang juga tidak boleh diabaikan begitu saja, dalam RUU tersebut masih adanya diskriminasi terhadap perempuan terkait subyek maupun obyek hukum. Memang agak susah untuk tidak diakui bahwa RUU ini berangkat dari sebuah asumsi ‘jahiliyah’, dimana menganggap perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kebrobokan moralitas bangsa. Padahal harus diakui kebejatan moralitas bangsa juga banyak diakibatkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Atasnama moralitas yang sempit, para perempuan harus dikendalikan sedemikian rupa –bahkan kalau perlu diberangus hak-hak dasarnya- agar tidak memprovokasi syahwat laki. Sebab, dunia patriakhi punya logika yang unik dan aneh, terutama dalam menjelaskan fenomena perkosaan yang kerap dilakukan oleh laki-laki. Si pemerkosa dalam hal ini tidak bisa persalahkan, karena dia hanya menjalankan ’mandat suci’ syahwatnya. Justru hukuman harus ditimpakan kepada perempuan dengan tuduhan sebagai ’biang keladi’ terjasinya instabilitas dunia persyahwatan laki-laki. Analoginya, jika ada kasus pencurian motor maka yang akan dimasukkan penjara bukan pencurinya melainkan motornya karena kendaraan tersebut ’menggoda’ untuk dicuri.

Sebuah produk hukum tidak boleh melakukan diskriminasi ataupun membuka celah terjadinya potensi diskriminasi atas nama apapun, termasuk jenis kelamin tertentu. Kasus ’salah tangkap’ yang terjadi di Tangerang dan Padang1 baru-baru ini sudah cukup menjadi pelajaran penting betapa rentannya posisi perempuan jika ada sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai asumsi sesat terhadap perempuan, terobsesi melakukan penegakan moral melalui hukum positif. Dalam kejadian tersebut, ditengah sorotan kamera pencari berita, seorang perempuan ditangkap oleh sejumlah Satpol PP karena diduga bukan seorang ’perempuan baik-baik’ hanya karena dirinya kebetulan keluar pada malam hari. Meski akhirnya dilepas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai ’perempuan tidak baik’ namun tentu kita bisa membayangkan beban moral akibat kejadian tersebut

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terjadi perbedaan pendapat yang demikian tajam di tengah masyarakat dalam RUU ini namun hal tersebut merupakan fenomena yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi. Hanya saja siapapun harus sepakat bahwa salah satu yang bisa mencederai kelangsungan demokrasi di republik ini manakala salah satu pihak berusaha memonopoli kebenaran dengan mengatasnamakan identitas tertentu. Eksistensi kehidupan demokrasi yang sudah susah payah diretas selama lebih dari setengah abad ini akan semakin terancam manakala kelompok tersebut acapkali melakukan tindakan premanisme untuk menyikapi perbedaan. Aksi premanisme yang dipadukan dengan identitas agama tertentu merupakan kombinasi senjata yang cukup ‘ampuh dan mematikan’ dalam memobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu di balik RUU Porno ini. Sudah tidak terhitung lagi serangkaian intimidasi, teror, pengusiran, bahkan sampai kekerasan fisik yang sudah diterima oleh kelompok penentang RUU APP. Yang patut dianalisis lebih jauh adalah kenapa masyarakat bawah (grass root) begitu mudah dimobilisasi untuk melakukan radikalisasi dalam menyikapi keberbedaan pendapat terkait RUU Porno akhir-akhir ini? Tentu banyak sekali faktornya. Namun ketidaktahuan terhadap isi dan implikasi RUU itu, bisa dikatakan sebagai faktor dominan yang tidak bisa dianggap remeh.

Disinilah saya menilai kelompok pro RUU Porno cenderung tidak menganggap penting untuk membaca terlebih dahulu pasal demi pasalnya. Alih-alih melakukan sosialisasi penguatan kesadaran kritis masyarakat kaitannya dengan RUU ini, yang terjadi malah justru sebaliknya. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi seputar rancangan itu seluas-luasnya telah secara kasat mata “dimanfaatkan” sedemikian rupa oleh kelompok tertentu untuk menggencet kelompok lain yang selama ini memiliki pandangan berbeda atas RUU ini. Penelikungan ini bukan hanya berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kenegaraan yang sedang diretas pemerintah bersama elemen lainnya, namun lebih dari itu, pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan politik tertentu –secara tanpa sadar- telah meletakkan mereka tidak lebih dari sebuah obyek dalam proyek dehumanisasi paling besar dalam sejarah keberadaban manusia.

Masyarakat seharusnya perlu diajak bersama-sama mengetahui isi dan impilkasi dari rancangan kontroversial yang tengah digodok oleh wakil-wakil mereka di Senayan. Ketercukupan pemahaman atas RUU Porno ini oleh masyarakat akan berimplikasi positif setidaknya dalam 2 (dua) hal, pertama, akuntabilitas dan independensi sikap politik mereka terkait RUU Porno, dan kedua, imunitas terhadap provokasi berkedok agama untuk melakukan radikalisasi dan premanisasi terhadap hak kemerdekaan berpendapat orang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Baca dulu baru bersikap.

Potret Buram Raperda Pelacuran Jombang

2007-08-21T07:03:00.000-07:00

Dalam catatan sejarah, fenomena pelacuran memiliki usia yang hampir sama tuanya dengan sejarah itu sendiri. Meski dikutuk oleh seluruh umat manusia namun sejarah tetaplah sejarah yang tidak mampu melenyapkan hal yang satu ini. Yang terjadi hanyalah sebatas fluktuasi dari perkembangan eksistensi prostitusi itu sendiri sesuai masanya. Kegagalan ’pembumihangusan’ hal itu sangatlah masuk akal dikarenakan kompleksitas masalah yang selalu muncul melatarbelakanginya. Dulu banyak anggapan motivasi seseorang menjadi pelacur berangkat hanya dari problem individual yang dikaitkan dengan aspek moralitas-personal. Namun dalam konteks saat ini, membaca fenomena pelacuran tidaklah mungkin sesederhana itu. Problem pemiskinan struktural selama ini mau tidak mau harus menjadi hal penting untuk disadari.

Akibat himpitan kondisi ekonomi ditambah dengan ketidakbecusan pemerintah dalam –salah satunya- menertibkan mafia pelacuran berkedok jasa penyalur tenaga kerja, tidak sedikit seseorang dipaksa menjalani hal ini. Bahkan beberapa waktu lalu, akibat tidak mampu membayar SPP, seorang siswi kelas akhir di salah satu SMU di Mojokerto terpaksa mendatangi lokalisasi di kota tersebut.
Didepan para pengurus yayasan lokalisasi itu, siswi tersebut berniat ’tinggal’ (baca: melacur) sampai lulus sekolah. Tentu saja keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh pengurus tersebut. Akhirnya, bersama siswi tersebut dan orang tuanya, mereka mendatangi pihak sekolah dan yayasan tersebut menyatakan kesediaannya menanggung biaya pendidikannya. Sayang niat baik ini tidak dikabulkan oleh sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan masalah baru pun muncul, oleh karena dianggap telah mencemarkan nama baik sekolah, siswi tersebut mengaku diberi dua pilihan; tetap melanjutkan di sekolah tersebut tapi tidak akan diluluskan atau akan diluluskan tapi harus pindah sekolah. Meskipun akhirnya pihak sekolah menyangkal telah memberinya pilihan tersebut.
Para korban trafficking dan siswi tersebut –biasanya- oleh banyak kalangan dianggap masih punya pilihan untuk tidak mengambil jalan tersebut, akan tetapi yang perlu disadari, pada dasarnya mereka sebenarnya tidaklah ’sepenuhnya bebas’ menentukan pilihannya. Sebab, realitas sosial lah –dalam bentuk kemiskinan, lemahnya law enforcement dan rendahnya kualitas pendidikan- yang menentukan apa yang bisa dan boleh dipilih oleh mereka.

Dalam paradigma kritis, prostitusi merupakan dampak logis dari ketidakmampuan negara dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak-hak masyarakatnya. Maka logisnya, seluruh mimpi pembumihangusan persoalan pelacuran ini tidak boleh lepas dari paradigma tersebut. Jika tidak, maka yang akan terjadi tidak lebih dari sekedar upaya cuci tangan negara dengan cara yang khas; stigmatisasi dan dehumanisasi pelacur melalui kebijakan publik yang naif. Alih-alih mengingatkan negara agar melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, kaum agamawan –seperti biasanya- lebih suka mencitrakan wajah agama dalam sketsa yang garang, subyektif-parsial dan tidak berpihak pada kaum tertindas. Cap kemungkaran begitu kuat dilekatkan oleh mereka terhadap pelacuran, tanpa merasa perlu terlebih dulu diverifikasi secara kritis latar belakang terjadinya dari berbagai perspektif, termasuk HAM dan keadilan gender. Ini tentu saja ahistoris, mengingat para agamawan tempo dulu tidak akan segegabah itu dalam melakukan istinbath hukum tanpa terlebih dahulu mendalami sebuah persoalan. Imbas dari kegegabahan ini menyebabkan, pertama, makin kuatnya stigmatisasi dan dijadikannya para pelacur sebagai ’common enemy’ yang dikesankan boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kedua, memberikan justifikasi kepada negara untuk melakukan proses cuci tangan mereka. Klop sudah. Kita tahu dalam sejarahnya, kelompok agamawan merupakan tandem ideal sebuah rezim dalam melaksanakan kepentingannya.
Setidaknya gambaran buram pembacaan sepihak yang dilakukan oleh negara dan kaum agamawan atas fenomena pelacuran diatas juga terjadi di Jombang. Barangkali tidak banyak yang tahu kalau beberapa waktu lalu, melalui hak inisiatifnya, DPRD telah menghasilkan sebuah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelacuran. Raperda ini diproyeksikan akan mengganti Perda untuk Menutup Rumah Pelacuran dan Perda untuk Mencegah Pelacuran di Jalan, keduanya tertanggal 4 Juli 1953. Menurut informasi, sejak tahun 2003 pemerintah kabupaten Jombang (ekesekutif) sudah mempersiapkan draft raperda ini satu paket dengan raperda yang mengatur minuman keras, namun tertunda karena beberapa faktor. Entah karena alasan apa, akhirnya DPRD memutuskan menggunakan hak inisitifnya untuk mengambil alih pembahasan kedua raperda tersebut serta membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawalnya. Khusus mengenai raperda pelacuran, kejanggalan pun mulai muncul, diantaranya, proses sosialisasi raperda tersebut hingga saat ini belum dilakukan secara maksimal ke publik meskipun kajian (workhshop) internal antara pansus dan lembaga pemerintah sudah kerap dilakukan. Yang paling fatal, naskah akademik yang merupakan syarat mutlak dibuatnya sebuah aturan hukum sampai sekarang belum pernah diperlihatkan ke khalayak umum. Akibatnya bisa ditebak, hasil raperda pun kacau balau. Bukan hanya meletakkan para pelacur sebagai pihak yang ter-dehumanisasi namun raperda ini juga membahayakan kehidupan masyarakat umum. Marilah kita lihat beberapa definisi yang terdapat dalam raperda.

Pelacuran adalah setiap persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur
Persetubuhan adalah perbuatan sepasang orang atau lebih, sejenis atau berlainan jenis kelamin yang menggunakan alat kelamin.
Perbuatan cabul adalah perbuatan sepasang orang yang sejenis dan/atau berbeda jenis kelamin yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang menyimpang dari kesusilaan, kesopanan dan agama.
Pelacur adalah seseorang dengan jenis kelamin apapun yang menyediakan diri kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul untuk tujuan komersial.

Kalau dicermati secara seksama, terdapat dua kesalahan fundamental yang ada dalam definisi diatas. Pertama, tidak adanya kejelasan antara ruang publik dan ruang privat terkait di ruang (domain) mana aktivitas perbuatan cabul dan persetubuhan akan dikategorikan sebagai tindak pidana pelacuran. Sangat bisa jadi razia akan dilaksanakan di tempat-tempat pribadi. Seharusnya yang diatur oleh negara dalam konteks perda hanya meliputi wilayah publik/umum, tidak bisa mengatur ruang privat seseorang. Misalkan saja, perda anti rokok di Jakarta . Orang hanya akan dikenakan hukuman jika kedapatan merokok di tempat umum. Namun orang bisa dan boleh merokok sampai klenger di rumahnya, sebab perda tidak berlaku di wilayah tersebut. Kedua, kerancuan definisi. Dengan definisi perbuatan cabul diatas maka menjadi penting untuk ditanyakan bagaimana nantinya penyidik akan mengoperasionalkan ’memuaskan hawa nafsu perkelaminan’ diatas? Sampai seberapa jauh batasan dari definisi tersebut?.

Lebih jauh lagi, meskipun mainstream masyarakat kita belum bisa sepenuhnya menerima keberadaan kelompok minoritas - seperti gay, lesbi dan waria, namun dalam perspektif HAM, pilihan orientasi seksual mereka merupakan bagian dari hak yang seharusnya dihormati. Definisi perbuatan cabul diatas nampaknya menegasikan hak kelompok tersebut, yang belum tentu sebagai pelacur
Kembali pada persoalan kejelasan batasan, menarik juga untuk mengamati bunyi pasal 2 ayat (2), dimana disebutkan ”seseorang dilarang memikat orang dengan sikap, perkataan dan atau isyarat yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran”. Pasal ini sangat menggelikan karena seseorang bisa secara serampangan ditangkap hanya berdasarkan dugaan, tanpa terlebih dahulu didefinisikan unsur-unsur dari ’dugaan’ tersebut. Jika mau dibandingkan dengan–misalnya- orang disangka melakukan pencurian, dalam pasal 362 KUHP dinyatakan, unsur mencuri meliputi mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Bila satu dari unsur itu tidak ada, seseorang tentu tidak bisa dikatakan mencuri. Dalam pasal rancangan itu, bagaimana prilaku yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran didefinisikan? Apakah tersenyum genit, membusungkan dada, mengerlingkan mata, ber-make up sembari merokok dan mengenakan sepatu hak tinggi di jalanan ataupun di dalam mobil sudah pasti hanya dilakukan oleh seorang pelacur?.

Meski tidak secara spesifik merujuk pada jenis kelamin tertentu, pasal ini harus diakui akan sangat merugikan kaum perempuan. Terutama bagi yang harus beraktifitas sampai larut malam seperti buruh pabrik yang lembur maupun ibu-ibu lijo yang harus ke pasar pada dini hari untuk kulakan. Masih segar dalam ingatan kejadian salah tangkap di Tangerang akibat pasal seperti ini. Seorang perempuan biasa ikut digaruk Satpol PP karena keluar malam sendirian setelah pulang dari bekerja.
Raperda ini harus ditolak karena mengabaikan asas praduga tidak bersalah, sehingga sangat memungkinkan akan terjadi kesalahan penangkapan. Parahnya lagi, dalam raperda ini juga tidak memasukkan asas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana nasional. Hal ini terkait dengan – misalnya, hak orang yang terlanjur ditangkap namun tidak terbukti. Kerancuan yang membingungkan barangkali juga terdapat dalam definisi pelacur. Dengan tidak dicantumkannya klausul ’diluar perkawinan yang sah’ dalam definisi itu maka implikasinya, seluruh individu –baik yang terikat dengan komitmen perkawinan atau tidak- yang bersedia melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dan hidup menggantungkan kebutuhan ekonominya terhadap salah satu pasangannya, juga dianggap pelacur. Lantas, bagaimana dengan kenyataan sosiologis di masyarakat kita, dimana banyak istri yang oleh karena hidup dalam budaya patriarkhi Jawa, dianggap tidak perlu lagi (atau tidak diperbolehkan?) melakukan aktifitas produktif alias nganggur di rumah, hanya bergantung pada pendapatan suami dan mereka (istri) setiap malam harus bersedia melakukan persetubuhan (dengan suami mereka)? Tidakkah mereka juga masuk dalam definisi ini? Sungguh luar biasa. Fenomena ketidakmampuan dalam membuat peraturan (legislative drafting) ataukah telah terjadi ’pencerahan intelektual maha dahsyat ’ di kalangan para pembahas raperda ini, sehingga memilih untuk mengamini definisi pelacur milik madzhab kaum feminis-radikal?.

Sangsi dan Kewenangan Penyidikan
Menurut hemat saya, meski dalam UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sangsi pemidanaan memang boleh diatur dalam peraturan daerah (perda) namun yang tidak boleh dilupakan begitu saja adalah aturan sistem ketatanegaraan kita menganut asas lex superior derogat lex inferior, dimana aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh mengoreksi/bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pemidanaan dalam persoalan pelacuran ini sudah secara jelas diatur dalam pasal kesusilaan UU tentang KUHP. Sehingga seyogyanya perda hanya bersifat kuratif (pembinaan dan sangsi administratif). Kalaupun toh harus bersifat punitif maka harus masuk dalam kategori pidana ringan. Bukan malah mempidanakan orang yang diduga kuat melakukan praktek pelacuran, dengan kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah tidak diaturnya secara tegas sangsi bagi para pengguna jasa (users) dalam raperda ini. Sebab, mimpi untuk mengendalikan persoalan ini akan sangat sulit jika menafikan logika supply and demand. Ujungnya lagi-lagi, meletakkan perempuan sebagai pihak yang akan terkena dampak terbesar dari raperda ini

Terkait dengan kewenangan para penyidik, pasal 4 ayat (2) dalam raperda itu merincinya sebagaimana berikut : (a) mencari, menerima laporan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelacuran, (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang, (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang, (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka, (h) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan (i) mengadakan penghentian penyidikan.
Kalau diamati kewenangan yang terdapat dalam poin (b), maka pertanyaan yang muncul dibenak kita adalah apa yang dimaksud dengan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian? Apakah menyeret, menjambak, mengarahkan muka seseorang yang diduga pelacur ke depan sorotan kamera media massa, sebagaimana yang sering kita lihat di tayangan kriminalitas televisi, menjadi terlegalkan (sah)?. Kalau diakui bahwa ternyata hampir seluruh kewenangan dalam raperda ini diimpor dari pasal 7 KUHAP, maka menjadi dipertanyakan mengapa pasal 7 ayat (3) KUHAP, yang mengatur kewajiban bagi penyidik untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, tidak sekalian saja dimasukkan? Hal itu sangat penting sebagai landasan formal pengendali prilaku kesewenangan aparat di kala melakukan tugasnya.

Bagian yang paling mengkhawatirkan jika reperda ini jadi disahkan adalah bagaimana kita nantinya akan menyaksikan para pelaksana tugas dalam mengawal aturan hukum ini, utamanya bagi para penyidik yang –menurut raperda ini- disamping akan diemban oleh polisi juga akan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti yang ada dalam pasal 4 ayat (a). Sangatlah mungkin ujung tombak pelaksana dari raperda ini nantinya berada di tangan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini tentu saja bukan berarti tidak akan menimbulkan persoalan baru. Sebab kewenangan penyidikan yang selama ini biasanya dijalankan oleh tenaga terlatih dan terdidik dari kepolisian, dengan jenjang kepangkatan yang diatur oleh aturan setingkat Peraturan Pemerintah, akan diberikan kepada individu dari kesatuan/institusi yang dikenal tidak memiliki model perekrutan, sistem pendidikan dan pelatihan maupun jenjang kepangkatan sebaik instusi kepolisian. Dikarenakan yang akan menjadi subyek maupun obyek hukum dalam raperda adalah manusia –bisa jadi akan banyak yang berjenis kelamin perempuan- maka patut dipertanyakan 2 hal kepada mereka ; pertama, pengetahuan dan aplikasinya terhadap seluruh produk hukum terkait kewenangan yang diberikan raperda ini, diantaranya mengenai HAM dan beberapa kovenan internasional anti kekerasan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, seberapa jauh telah dimilikinya perspektif keadilan gender oleh penyidik PNS ini. Kedua hal ini akan sangat berpengaruh dalam –misalnya- etika penangkapan seperti penggunaan miranda’s warning, dimana tersangka yang akan ditangkap, terlebih dahulu diberitahu bahwa mereka berhak untuk diam dan berhak untuk didampingi oleh pengacara. Jika tidak mampu membayar pengacara, negara berkewajiban untuk menyediakannya. Telahkah miranda’s warning selama ini menjadi standart ethic budaya bagi kesatuan ini dalam menjalankan tugasnya?.
Potensi pelanggaran terhadap hak sipil individu tampaknya akan semakin besar disaat kita perhatikan pasal 4 ayat (3), ’ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, menyampaikari hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku’. Ayat ini membuka peluang adanya penafsiran lain, bahwa kewajiban penyidik mentaati prosedur seperti diatur dalam KUHAP baru dilaksanakan setelah penyidikan selesai. Ini sangat berbahaya, sebab dalam KUHAP, prosedur penangkapan, penahanan, penggeledehan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat diatur oleh 34 pasal, mulai pasal 16 sampai 49. Jika demikian, pertanyaannya kemudian adalah kemanakah acuan hukum beracara dalam penyidikan terkait tindak pidana pelacuran ini akan dirujuk?.

Ketidakmampuan anggota DPRD dalam teknis pembuatan raperda (legislative drafting) juga tampak nyata. Misalkan saja, dalam pembukaan (aanherf), teorinya jika dalam konsideran (menimbang) memuat lebih dari 1 (satu) pertimbangan, maka rumusan butir pertimbangan terakhir HARUSNYA berbunyi ’ bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang...........’. Nah, di raperda ini tidak ada. Hal lain, ada 11 ketentuan umum yang mengacu pada definisi dan akronim. Namun kalau kita cek, banyak definisi dan akronim di ketentuan umum yang tidak digunakan dalam materi pokok raperda. Misalkan kata DPRD, mucikari dan pemerintahan daerah. Inikan lucu, buat apa didefinisikan kalau tidak ada dalam materi pokok?

Kritisisme terhadap raperda ini bukan serta merta berbanding lurus dengan kesetujuan atas prostitusi itu sendiri. Akan tetapi, seyogyanya kemaslahatan umum (maslahat al ammah ) tidaklah boleh diraih secara serampangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum publik maupun mengesampaikan inti ajaran agama, yakni keadilan (al ’adalah) bagi semua pihak.
Yang tampak jelas terlihat dari reruntuhan raperda pelacuran yang amburadul ini hanyalah arogansi dan ketidakmampuan para pembuatnya, meskipun itu hanya ’sekedar’ untuk merumuskan teknis ’cuci tangan’ negara dalam urusan pelacuran. Jika dalam hal seperti ini saja mereka tidak becus, apalagi menyelesaikan problem pelacuran secara jujur dengan perspektif kemanusian. Bahkan yang lebih menjengkelkan lagi, kabarnya raperda ini sengaja akan dijadikan sebagai bargain kepentingan politik sejumlah partai dalam pilkada 2008 dan 2009. Kalau memang benar, maka dari perspektif teologi-liberatif, prilaku elit politik inilah yang mestinya layak dihukumi oleh kaum agamawan sebagai kemungkaran dan harus dirubah secara berjamaah (taghyiru al munkar bi al jama’ah). Ayo.

NU Pergi Meninggalkan Desa

2007-06-29T00:51:00.000-07:00

http://www.syirah.com/syirah_ol/online_detail.php?id_kategori_isi=643

Jombang- Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, telah tercerabut dari akar historitasnya. Oreintasi yang bersifat pedesaan: pembelaan terhadap tani, dan kaum tertindas, telah beralih kewilayah perkotaan dan politik. Kedepan, perlu reorientasi.

Hal itu mengemuka dalam acara Rembug Bareng Telaah Kritis atas Peran NU terhadap Persoalan Sosial Bangsa yang diselenggarakan Jaringan NU Kultural (Janur) di Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, dihadiri sekitar 80an orang dari mahasiswa dan LSM dari beberapa daerah, Selasa (06/03). Hadir sebagai pembicara, KH. Slamet, Pengasuh Pondok Pesantren Kepuh Kembeng Peterongan Jombang Jawa Timur, mengatakan sekarang ini NU telah lupa dengan akar sejarah berdirinya. NU tidak lagi mampu berbicara soal kaum tertindas, sebaliknya malah beralih sibuk mengurusi dan terlibat aktif dalam percaturan politik praktis.

Sedangkan pembicara kedua, Gus Taufik Jalil, Suriah Pengurus Cabang (PC) NU Kab. Jombang pada kesempatan itu mengklarifikasi bahwa selama ini NU, khususnya NU Jombang, telah banyak berbuat untuk masyarakat. Tapi karena begitu kompleksnya persoalan yang diahadapi masyarakat, SDM yang ada dalam NU sendiri tak mampu menangganinya. Suara kritis juga disampaikan oleh peserta, diantaranya Zainul Hamdi, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, menyampaikan NU dewasa ini telah gagal berkomunikasi, melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Kecenderungannya malah suka dengan urusan perkotaan. Didalam forum itu juga disepakati bahwa ide tentang dar al-islam, negara Islam, bukanlah tujuan dari berdirinya Nahdlatul Ulama.[aan]

Transkrip Talkshow "Kontroversi RUU APP dalam Konteks Pluralisme Bangsa"

2007-06-28T09:13:00.001-07:00

http://afeministblog.blogspot.com/2006_06_01_archive.html

"......dan saya mungkin bisa tambahkan lagi implikasinya, bukan hanya budaya saja. Saya yakin pak Kholiq orang pesantren yang punya banyak santri. Implikasi terhadap pesantren adalah beberapa kitab-kitab yang sudah umum dingajikan, terutama yang masuk dalam kategori kamasutra seperti Kitab al Nikah dan Qurrotul 'Uyun itu juga nggak boleh diajarkan karena berisi eksploitasi terhadap yang dilarang dalam RUU ini, lho ini kan kacau kalau gitu. Jadi atas nama RUU ini jika disahkan maka kitab-kitab yang selama ini sudah seattled ini harus diberangus dan tidak boleh dijual bebas dan tidak boleh dikaji secara sembarangan. Jadi siap-siap nggak boleh ngaji ini pada waktu bulan ramadhan nih pak ha..ha ini kan berbahaya...

Transkrip talk show

Acara : Sahabat Perempuan
Tempat : Studio I Radio Suara Jombang FM
Tanggal : 30 Mei 2006
Waktu : 09.00 - 10.00 wib
Topik : Kontroversi RUU APP dalam Konteks Pluralisme Bangsa
Pembicara : 1. Drs.KH. Abdul Kholiq, SH,M.Hum (Ketua MUI Jombang)
2. Iva Cahyaningtyas (Kord. Advokasi WCC Jombang)
3. Aan Anshori (Kord. Divisi Kampanye ICDHRE Jombang/Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment)
Moderator : Fian

=====================================================================

Mod: Selamat pagi kawan, tema kita dalam diskusi pagi ini adalah 'Kontroversi RUU APP dalam Konteks Pluralisme Bangsa' , saya akan ke pak Kholiq dulu sebagai ketua MUI, bagaimana pandangan anda terhadap RUU ini? Apa yang menjadi sorotan anda terhadap RUU ini? Yang bukan hanya menjadi perbinvcangan tapi juga perpecahan di berbagai kalangan?.

MUI: Baik, dari MUI pusat sampai daerah sebenarnya sangat-sangat mendukung agar Ruu ini segera disyahkan. Sebab itu nantinya akan menjadi payung hukum. Namun apa boleh buat karena di Indoneseian ini dengan kebhinnekaannya, keragamannya sebagaimana yang tercantum dalam al Qur'an Inna kholaqnakum min dzakin wa untsa wa ja'alnaakum syu'uban wa qobaaila li ta'arofu Inna akromakum indallohi atqokum., Alloh swt menciptakan manusia laki-2 dan perempuan , bersuku-2 dan berbangsa, sebagaimana bhinneka tunggal ika, adalah untuk saling mengenal, saling menghargai dan menghormati. Tapi disana ada kata-2..inna akromaku 'indallohi atqokum..yang mulia dihadapan alloh adalah orang yang bertaqwa. Sebenarnya RUU ini kalau dicermati sebetulnya memberikan keleluasaan, artinya mengayomi menjadi payung hukum bagi kawan-2 perempuan. Jadi bukannya mendiskreditkan tapi justru memberikan payung hukum agar negara kita menjadi negara yang aman tentram, terkendali, kondusif dalam lindungan Alloh SWT. Itu yang mendasari kita.

Mod: Lantas apa yang menjadi masukan MUI dalm RUU ini?

MUI: Yang tidak diperbolehkan adalah menumbar auratnya di depan umum sehingga menimbulkan nafsu atau syahwat, itu yang paling penting. Kalau kita berpendapat sebelum disyahkan tentunya perlu dipertimbangkan daerah-2 seperti Bali, Papua.Jangan dianggap sama, artinya ada pengecualian bagi daerah-2 seperti itu. Dimana Bali sebagai tempat wisata dan masyarakat Papua masih memakai koteka seperti itu. Dan kalau kita boleh bicara, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Gusdur di media beberapa waktu yang lalu. GD pernah menyampaikan bahwa sebenarnya Islam itu juga mengajarkan tentang porno. Bahkan katanya ada ayat yang mengajarkan tentang Porno bahkan maha porno. Di alqur'an itu ada ayat menyusui...khawlaini kamilaini....berarti disitu orang perempuan mengeluarkan teteknya kan. Juga ada ayat hunna libasullakum wa antum libasullahunna...perempuan menjadi pakaian bagi laki-2 dan begitu juga sebaliknya. Juga ada ayat lain, nisaaukum khartsullakum..fa'tukhartsakum anna syi'tum..perempuan itu adalah sawah ladangmu maka pergaulilan mereka sesenang kamu. RUU ini nantinya diharapkan bisa menjadi payung hukum yang paling tidak bisa mengayomi orang-orang perempuan, sebetulnya al qur'an itu luar biasa, terutama terhadap perempuan. Ada surat an Nisa' (perempuan,red), yang perlu dicatat Islam terhadap perempuan itu sangat menghormati, jadi menurut saya tidak ada arahan untuk mengecilkan perempuan. Rasululloh sudah mebuktikan itu, .

Mod: Kalau tadi bicara tentang pengecualian, MUI melihat pengecualiannya akan seperti apa? Karena kita ketahui banyak masyarakat pedesaan di sekitar kita, masih sering mandi di sungai secara bersama. Apakah akan ada pengecualian bagi mereka?

MUI: Ya, formatnya nanti biar dipikir oleh para pakar-2nya lah. Jadi yang dimaksud porno disini adalah kalau memang dipertontonkan di muka orang banyak tapi maaf-2 kalau seperti mandi di sungai, bali atau papua, itu perlu dikecualikan. Harapan kami dari MUI ketika RUU ini sudah menjadi UU, tujuan kami tidak ingin mendiskreditkan pihak-2 tertentu.

Mod: Oke, saya ke mas Aan, sebagai pihak yang kontra terhadap RUU ini. Gimana ini?

Aan : Secara substansi (penolakan terhadap pornografi,red) tidak ada yang berbeda dari paparan pak Kholiq tadi. Karena memang baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU ini ketemu dalam satu titik; yaitu sama-2 menolak adanya pornografi dan pornoaksi itu sendiri. Hanya kemudian cara menjawabnya yang berbeda. Saya cenderung menolak RUU ini karena kalau kita baca pasal-per pasal itu ada pasal yang sama sekali tidak melakukan penghormaatan terhadap kebhinekaan dan keberagaman kita.

Mod : Contohnya?

Aan : Coba dilihat dalam pasal 25 RUU APP. 'Setiap orang dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual" Dalam penjelasannya, bagian tubuh tertentu yang sensual itu meliputi alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan baik yang kelihatan sebagian maupun seluruhnya. Intinya apa, implikasi dari ini akan sngat dahsyat. Saudara-2 kita di papua yang tudak mendapatkan pemerataan hasil pembangunan, dengan itu mungkin mereka memakai koteka, atau karena memang sudah budayanya, ini akan kena oleh RUU APP ini, juga tradisi-tradisi di sebagian wilayah Jomban, dimana kita seringkali kita menjumpai di desa-desa ada banyak perempuan yang hanya memakai BH sewaktu nyantai di lingkungannya. Saya sepakat dengan beliau ada pengecualian-2,tapi kan ya lucu kalau kita akan mendapati banyak sekali pengecualian untuk menghormati kebudayaan kita, lantas buat apa RUU itu dibuat. (Diskusi terpotong oleh telpon yang nyasar di jalur online radio,red)

Mod: Oke silahkan diteruskan mas Aan.

Aan : Jadi disitu titik berbeda kita. Saya berkali-kalingomong ke kawan-2 yang pro RUU, mbok yao RUU ini dibaca dulu, dikritisi implikasinya nanti seperti apa. Contoh lain yang akibat ditimbulkan dari pasal ini adalah ibu yang neteki anaknya di tempat dengan cara memperlihatkan sebagai payudara akan terkena pasal ini. Pertama dia berada di tempat umum bukan di ruang privat, kedua dia mempertontonkan sebagian payudaranya, itu sudah memenuhi unsur hukum yang mengharuskan terkena pasal itu. Dalam konteks warisan budaya bangsa kita, patung-patung atau relief yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu itu sebagai obyeknya, yang banyak kita jumpai di beberapa candi, ketika RUU ini disahkan harus dirobohkan dan dibongkar. Apakah implikasi ini juga dipikirkan. Kita ngomong hukum lho,

Mod: Ya sebenarnya titik tolaknya sama, menolak pornografi tapi kemudian jalan yang dipilih ini berbe, dan cukup mencolok tampaknya. Ada upaya penyeragaman budaya jika RUU ini diberlakukan. Apa MUI juga potensi penyeragaman ini?

MUI: Yang jelas sudah ada bocoran yang saya dapat, draft itu akan dirobah karena ada banyak pertimbangan-2. Jadi ketika didok awal Juli sudah banyak yang berubah karena dipertimbangkan betul. Yang penting ada kemaslahatan begitu lah, jika memang nantinya seperti yang diomongkan oleh mas Aan ya harus kita godok yang lebih baik lagi.

Aan: Ya.jangan didukung lah, Pak Kholiq. Kasihan dengan sodara-2 kita yang di Papua dan tempat lain

MUI: Tadi kan kita sudah kita muqoddimahi (diawali,red) bahwa harus ada pengecualian. Jika tidak, bagaimana itu orang-2 Papua, Bali dll. Makanya kita akhirnya menyerahkan kepada pansus bagaimana ini nanti lebih baiknya.

Aan: Dan saya mungkin bisa tambahkan lagi implikasinya, bukan hanya budaya saja. Saya yakin pak Kholiq orang pesantren yang punya banyak santri. Implikasi terhadap pesantren adalah beberapa kitab-kitab yang sudah umum dingajikan, terutama yang masuk dalam kategori kamasutra seperti Kitab al Nikah dan Qurrotul 'Uyun itu juga nggak boleh diajarkan karena berisi eksploitasi terhadap yang dilarang dalam RUU ini, lho ini kan kacau kalau gitu. Jadi atas nama RUU ini jika disahkan maka kitab-kitab yang selama ini sudah seattled ini harus diberangus dan tidak boleh dijual bebas dan tidak boleh dikaji secara sembarangan. Jadi siap-siap nggak boleh ngaji ini pada waktu bulan ramadhan nih pak ha..ha ini kan berbahaya

Mod: Oke kita terima telpon dulu...hallo..

Penelpon: Halo ini bu Catur, saya ingin menanggapi soal meneteki yan termasuk porno, saya ingi menginformasikan bahwa sudah ada BH yang ada lubang pas diputingnya sehingga seorang ibu tidak perlu memperlihatkan sebagia payudaranya, memang ada yang tidak puas jika belum mengeluarkan semuanya. Jadi bagaimana caranya agar membuat perempuan supaya mempunyai rasa malu (melakukan hal tersebut,red) agar supaya bisa lebih disembunyikan jika mau neteki.Tolong dijelaskan.

Mod: Terimakasih, mungkin bisa langsung ditanggapi.

MUI: Teima kasih, jadi nantinya kalau RUU ini disyahkan orang neteki ini harus disediakan ruang khusus seperti orang merokok di Jakarta. Bisa jadi seperti itu, sebab jika tidak, ini akan sulit. Saya pernah lihat ada laki-laki bertengkar dengan seorang perempuan yang neteki anaknya, kejadiannya di atas bis waktu itu. Ibu keberatan dengan asap rokok yang dihisap oleh laki-2 tersebut karena kebetulan dia disebelahnya. " Mas kasihan anak kecil saya (kena asap,red)' kata ibu itu. Dengan entengnya laki-laki itu menjawab ' Saya juga kasihan dengan 'wakil kepala' (penis,red) akibat melihat payudara ibu jadi tolong ditutupi itu'. Saya Cuma tertawa aja mendengarnya dari belakang.

Iva: Saya mungkin bisa tanggapi itu. Menyusui itu adalah bagian dari hak reproduksi bagi perempuan setelah mengandung dan melahirkan. Ketika RUU ini disahkan mungkin ada area khusus yang dibangun. Jadi tidak boleh menyusui kalau tidak ditempat itu. Jika dilanggar ini bisa termasuk kriminalisasi. Bayangkan, seorang ibu menyusui bayinya sendir malah dapat dipenjara. Hebat benar negara ini. Dari cerita pak Kholiq tadi sebenarnya RUU itu tidak pada perempuannya tapi pada pikiran porno yang ada diotak kepala masing-masing. Apa yang dilakukan ibu tersebut adalalah menjalankan hak reproduksinya, menyusui anaknya. Disisi lain justru dianggap pornoaksi.

Aan: betapa sia-sianya sebuah RUU ini jika hanya sibuk ngurusi persoalan ini...waste of time, waste of money. Kalau ujungnya cuma pengen bikin tempat khusus menyusui, dengan asumsi orang menyusui bisa memprovokasi birahi laki-2, ya mendingan dana pembahasan RUU ini aja langsung digunakan bangun itu. Tapi saya setuju dengan Iva, ada hal krusial yang musti dicermati, saya memelihat RUU ini dilatar belakangi oleh sebuah asumsi yang nggak bener, menganggap kebobrokan moral bangsa ini hanya disebabkan oleh kebejatan moralitas kaum perempuannya. Itu kan gak bener. Kita harus akui kebobrokan bangsa ini juga juga banyak dikontribusi oleh ulah para pemimpin yang nggak mempedulikan kesejahteraan warganya. Kalau kita menganggap perempuan sebagai setan lah, penggoda laki- dan segudang stereotype yang lain. Emang kita lahir bukan dari perempuan?! Atasnama mengagungkan perempuan makanya mereka harus direstriksi hak dan kebebasannya. Ini kan kacau. Demi agar supaya perempuan tidak memprovokasi libido laki-laki maka perempuan harus dikendalikan. Logika ini salah. Jika kita ketangkap karena mencuri sepeda motor, masak kita menolak ditahan dan minta agar sepeda motornya saja yang ditahan dengan tuduhaan memprovokasi kita untuk mencuri. Logika macam apa ini? Persoalan terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah kebodohan kemiskinan. Akibat kemiskinan banyak orang yang tidak bisa hidup secara layak. Jangankan untuk membeli BH dengan teknologi seperti yang disampaikan bu Catur tadi sampaikan, untuk hidup layak minimal aja sudah susah. Apa ya ibu-2 yang tidak bisa membeli BH ini gara-gara nggak punya uang harus dihukum ketika sedang neteki. Saya membayangkan kenapa jadi ribet seperti ini?. Ada beberapa kebudayaan di negara kita yang menganggap memperlihatkan sebagian payudara itu nggak apa-2, bukan barang tabu. Dan itu harus kita hormati karena mereka punya standart masing-masing.Ada relativisme ukuran yang tidak bisa kita paksakan untuk sama. Nah RUU mau melakukan penyeragamaan terhadap nilai-nilai lokal ini. Itu jelas-2 menyalahi konsep (pluralitas) yang ada dalam alqur'an ya kan, pak? Waja'alnakum syu'uban wa qobaaila lita'arofu. Tuhan sendiri tidak mengandaikan dunia ini hanya ada satu suku. Makanya itu (penyeragamaan,red) nonsens. Persoalan moralitas itu tidak bisa dipisahkan dengan 2 persoalan besar tadi, kemiskinan dan kebodohan. Jika sepakat dengan hipotesis ini maka RUU ini tidak akan bisa menjawab problem moralitas. Disamping mungkin sudah menjadi budayanya, bisa jadi orang papua pakai koteka karena tidak mampu membeli pakaian layak akibat deraan pemiskinan struktural dari pusat meskipun kekayaan mereka sangat melimpah ruah. Apa ya adil kalau mereka ditangkap gara-2 pakai koteka?

Mod: saya bergeser dulu ke mbak Iva, bener nggak sih sasarannya tembaknya hanya perempuan seperti menyusui tadi? Kenapa tidak laki-laki yang harus dirubah?

Iva: Sebenarnya tadi sudah ada kesepahaman tentang bagaimana pornografi ini tidak ada di bumi kita, seperti itu.Tapi yang perlu dicatat sebelum ada RUU ini perempuan sejak dulu yang selalu dijadikan korbannya. Dimana dia terhimpit oleh kapitalisasi yang dilakukan oleh negara, disatu sisi dia akan terbentur dari sisi hukumnya juga ketika RUU ini disahkan. Inul misalnya sebagai pekerja seni yang juga mengais rejeki di ibukota misalnya harus dicekal oleh RUU ini. Apakah negara pernah memikirkan nasib keluarga yang bergantung dari pekerjaannya sekarang?.Terus bagaimana kita mengungkap RUU ini secara substansi akan mengorbankan perempuan, karena dari awal pornografi masih dimaknai bahwa yang menyebabkan adalah perempuan bukan bagaimana seorang itu menganggap itu pornografi atau tidak. Karena ada sebuah pemaknaan yang berbeda terkait pornografi dan itu terletak pada mindset individu bukan pada perempuannya.

Mod: Jadi sebenarnya WCC sendiri sepakat pornografi itu dilarang?

Iva: ya memang sepakat tapi caranya seperti apa? Kalau kita sering menganalogikan ini ada yang sakit panas tapi dikasih obat lain (bukan khusus obat panas,red).

Mod: jadi secara substansi apa yang seharusnya diatur oleh RUU ini sehingga tidak lagi merugikan perempuan?

Iva: Mungkin ada hal-2 yang bisa diungkap disini, terkaut bagaimana pronografi itu ada di media-media. Lantas siapa sih yang membuat itu?dalam budaya patriakhi, itu yang membuat adalah laki-2, jadi sebuah konstruk, saya rasa. Oleh karena perempuan harus tunduk dalam konstruk itu. Saya mendapati , dalam blue film, perempuan itu banyak lho yang menjadi korban trafficking, dia dipaksa untuk berbuat seperti itu. Jadi bukan dia yang menyodorkan diri untuk menjadi pemainnya.

Mod: Mas Aan poin-poin apa saja yang seharusnya diatur dala RUU ini?

Aan: Saya rasa RUU itu menghapus poin-poin yang mengancam pluralisme yang ada di negara ini. Sederhananya, poin yang harus dieliminasi adalah pasal yang ingin menyeragamkan, menstandarisasi atas apa yang harus dipakai dan tidak boleh dipakai oleh bangsa Indonesia.

Mod: Jadi isinya apa dong RUU tadi?

Aan: Mungkin lebih mengatur soal distribusi barang-barang yang masuk dalam kategori pornografi. Tapi sebenarnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah optimalisasi UU yang sudah ada, UU Pers, Perfilman, Penyiaran dan KUHP. Itu sudah jelas diatur mengenai pornografi. Argumen kontranya kan biasanya, menganggap UU tersebut sudah tidak memadai lagi. Lho saya balik bertanya, yang salah itu contentnya atau law enforcer-nya? Jadi kalau mau benahi yang disitu. Bagi saya yang harus kita dorong adalah aparat penegak hukumnya agar bersungguh-sungguh menjalankan UU.

Mod: Jadi itu artinya RUU ini nggak perlu ada?

Aan: Kalau mau jawab secara radikal, ya nggak perlu, karena mafsadah (sisi negatifnya,red)-nya lebih besar.Karena yang kita pertaruhkan adalah pluralitas bangsa ini. Pepatah jawa mengatakan mburu uceng kelangan delek (mencari sesuatu yang nilainya jauh lebih kecil dibanding harga yang harus kita bayar). Ini sama dengan kita mau mengusir tikus di lumbung padi kita dengan bom. Tikusnya mungkin mati tapi kita akan kehilangan padi kita karena habis kena bom. Jadi usulam bom itu agak nggak masuk akal, saya kira.

Mod: Gimana pak Kholiq semakin panas diskusinya pagi ini.

MUI: (terdiam sejenak) Setelah melihat pro kontra ini saya melihat pengesahan ini akan diulur-ulur, sehingga kalau nanti disahkan kita harapkan untuk betul-betul arif bisa mengakomodir yang pro dan kontra, karena kita kembali ke bhinneka tunggal ika.

Mod: Jadi menurut MUI RUU ini harus tetap diterbitkan?

MUI: Tetap diterbitkan, tetapi nggih maaf tetap mengakomodir kedua pendapat tersebut. Jadi nanti sekiranya tidak akan terjadi perpecahan. Ini kan ngeman, jangan sampai kebhinnekaan ini menjadi runyam. Saya sependapat dengan ibu tadi (Iva,red) bahwa perempuan sering menjadi korban. Makanya saya berharap DPR bisa mengakomodir pendapat yang masuk sehingga negara indonesia bisa menjadi sebuah negara yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur, negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya.

Mod: Jafi menurut MUI apa yang harus ada dalam RUU itu?

MUI: Jadi saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aan tadi. Intinya yang pro dan kontra RUU ini sepakat kita sikat. Sama-2 ada titik temunya disitu. Bahkan saya sependapat, definisi porno itu apa sih? Kadang-2, maaf, secara pribadi, mungkin juga paK Aan juga ya, kalau melihat wanita walaupun disitu toh sudah tertutup rapat, pake jilab, tapi maaf pakaiannya ketat sehingga menimbulkan syahwat. Saya membaca beberapa definisi porno itu juga nggak jelas juga.Yang penting bagaimana kebhinekaan itu harus tetap kita jaga. Kata Rhoma Irama, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa itulah Indonesia. Ada Sunda, Jawa, Bali, Madura, Papua, Irian Jaya, dan banyak lagi yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika awal negara kita Indonesia.

Aan : wah jarang ini pak kiyai yang bisa lagu ini ha...ha...

MUI: Intinya kalau pun tetap akan disahkan, tolong yang diatas, DPR RI, harus benar-benar arif (pak kholik memberikan intonasi yang cukup tinggi pada kata terakhir tadi, red) dan bijaksana.

Iva: Saya juga mau tambahkan, bukan hanya laki-laki saja yang menjadi warga negara tapi juga perempuan. Yang ingin saya tambahkan, kekerasan dan anarkis seringkali dilakukan oleh kelompok pro APP terhadap kelompok kontra, bahkan kadang-2 mereka tidak mengetahui kenapa mereka harus pro ataupun kontra. Pendidikan kepada masyarakat terkait isu sangat kurang.

Mod: Ya nampaknya waktu kita juga mepet. Terakhir apa iniharapannya terhadap RUU ini?

MUI: Harapan kami tidak lepas dari ayat alqur'an. Disana Alloh swt sudah menggariskan, audzubillahi minasy syaithonirrojim bismillahirrohmanirrohim Inna kholaqnakum min dzakin wa untsa wa ja'alnaakum syu'uban wa qobaaila li ta'arofu Inna akromakum indallohi atqokum. Alloh menciptakan manusia laki-2 dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-2, adat istiadatnya juga berbeda. Tetapi disana diwadahi dalam bentuk negara. Mudah-mudahan negara yang baldatun thoyyibatu wa robbun ghofur.

Mod: Kalau mas Aan, sebagai kubu yang kontra?

Aan: Kalau isi RUU masih seperti ini, ya kita akan tolak karena ini akan mencederai dan membahayakan pluralitas, dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Itu poin pertama. Kedua, saya sepakat dengan pak Kholiq tadi bahwa ke depan Indonesia harus menjadi negara yang baldatun thoyyibatu wa robbun ghofur. Dalam bayangan saya, kondisi negara itu (baldatun thoyyibatu wa robbun ghofur,red) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi terhadap entnis, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Yang ketiga, pencegahan pornografi itu sudah cukup dengan mengoptimalkan UU yang sudah ada. Jika harus ada UU baru, itu mungkin secara spesifik hanya mengatur tentang distribusi barang-2 yang masuk dalam kategori pornografi, agar tidak bisa diakses secara sembarang oleh individu yang menurut hukum tidak diperbolehkan.

Mod: Kalau dari WCC sendiri?

Iva: Kalau bicara soal moralitas bangsa, dalam konteks global saya kira jauh lebih penting membicarakan moralitas apa yang harus dibangun oleh bangsa ini ketimbang mengurusi bagaimana cara perempuan itu berpakaian. Terimakasih

Mod: Baik. Terimakasih atas kehadirannya di studio SJ FM.

Perda Antiprostitusi Tidak Efektif

2007-06-28T08:09:00.000-07:00

http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4444&lang=

Jombang - Rencana pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memberlakukan peraturan daerah tentang larangan pelacuran tidak akan efektif jika akar masalah terjadinya prostitusi, yaitu kemiskinan dan pendidikan, tidak ditangani lebih dulu. Bahkan, jika perda tersebut diberlakukan akan menambah beban masyarakat.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam seminar "Menyikapi Perda Pelacuran Jombang" yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, Selasa (10/4).

Wakil Ketua Bidang Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nursyahbani Katjasungkana, seusai berbicara pada seminar itu mengungkapkan, cara yang tepat mengatasi praktik prostitusi di masyarakat adalah memberdayakan masyarakat melalui program pemberantasan kemiskinan.

Kemiskinan sebagai akar masalah terjadinya prostitusi, menurut Nursyahbani, harus diberantas terlebih dulu. Sebab, memberlakukan perda antipelacuran sementara masalah kemiskinan tidak ditangani akan menjadikan perda tersebut tidak akan efektif.

"Saya kira tak efektif, karena kita tahu penyebabnya masalah kemiskinan, maka akar masalahnya yang perlu didekati. Karena itu, perda-perda yang mengentaskan orang miskin dan memberikan pemberdayaan masyarakat yang perlu lebih banyak dilakukan," kata Nursyahbani kepada radio komunitas Suara Warga FM Jombang.

Koordinator Koalisi Anti-Diskriminasi dan Prostitusi (KADP) Jombang Aan Anshori menilai rencana pemberlakuan perda antiprostitusi di wilayah Jombang adalah upaya pemerintah lari dari tanggung jawab. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat dialihkan pada perlunya pemberlakuan perda penanganan prostitusi.

Ia menegaskan, jika akar masalah terjadinya praktik prostitusi bisa ditangani, tidak diperlukan lagi perda larangan pelacuran. "Saya pikir kalau pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD melakukan kewajibannya, tidak dibutuhkan lagi (perda antiprostitusi). Persoalannya ini kan hanya menggeser isu, menggeser persoalan ketidakmampuan negara. Tiba-tiba dibebankan. Korbannya yang harus dihukum."

Ketua Pansus Perda Anti-Prostitusi DRPD Jombang Zubaidi Muhtar mengatakan, pembahasan perda itu yang saat ini terhenti direncanakan dibuka lagi pada pertengahan tahun ini. (E4.)

ICDHRE Desak Pemda Pasuruan Sosialisasikan UU Penghapusan KDRT

2007-06-27T22:42:00.000-07:00

http://www.kalyanamitra.or.id/berita_detail.php?brID=231

JAKARTA- ICDHRE (Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment) Pasuruan mendesak pemerintahan daerah Pasuruan agar secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu. Desakan ICDHRE ini disampaikan dalam pers realeasenya yang diterima oleh redaksi Jurnalperempuan.com, Senin (29/11/04) berkaitan juga dengan peringatan hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu, ICDHRE juga menghimbau kepada masyarakat luas untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Untuk itulah ICDHRE meminta pemerintah dan DPRD Pasuruan untuk secepatnya membuat Perda anti kekerasan terhadap perempuan.

Himbauan ICDHRE juga ditujukan kepada tokoh masyarakat dan pimpinan agama, baik formal atau informal agar secara aktif turut serta dalam mendorong aksi anti kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah partisipasi perempuan didalam proses pembangunan disegala bidang, ICDHRE dalam kesempatan ini juga mendesak kepada pemerintah daerah Pasuruan untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Guna mendukung peningkatan partisipasi perempuan tersebut, maka salah satu upaya yang juga dituntut oleh ICDHRE adalah agar pemerintah daerah Pasuruan secepatnya membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peka terhadap ketidakadilan gender.

Sementara itu, dalam memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ICDHRE melakukan sejumlah kegiatan seperti dialog publik, yang dilakukan pada tanggal 25 dan aksi simpatik dengan membagikan 1500 bunga mawar pada 26 Desember 2004. Untuk acara diskusi publik, ICDHRE mengambil topik “Mengukur Komitmen Pemerintah Dalam Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Acara ini berlangsung di Auditorium STAI Panca Wahana Bangil Pasuruan. Acara yang dihadiri perwakilan akademisi, aktifis perempuan, LSM, ormas, parpol dan tokoh masyarakat Pasuruan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Sudiono Fauzan, MM (DPRD Pasuruan),Drs.H.Fatkhur Arifin (Bakesbanglinmas Pasuruan) dan Aan Anshori (Koord. Kampanye ICDHRE).

Menurut Aan Anshori dalam pers realeasenya mengatakan bahwa dalam diskusi publik tersebut, ketiga narasumber sepakat bahwa aksi kekerasan terhadap perempuan di Pasuruan masih sering terjadi dan akan terus berpotensi mengalami peningkatan mengingat masih kuatnya budaya patriarki dan lemahnya peran negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan. Menurut Aan, masih terus berlangsunganya kekerasan itu salah satu penyebab adalah belum optimalnya sosialisasi UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Untuk itulah, menurut Aan, pemerintah daerah Pasuruan perlu dengan segera melakukan sosialisasi UU tersebut secara lebih optimal mengingat sebagian besar aksi kekerasan terhadap perempuan acapkali dilakukan oleh orang dekat korban.

Lebih jauh, untuk mempersempit jurang ketidakadilan gender di Kabupaten Pasuruan, kebijakan tentang pengarusutamaan gender di daerah perlu segera direalisasikan melalui terciptanya sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peka terhadap perempuan. Selain diskusi publik, ICDHRE juga melakukan Aksi Simpatik dengan cara menyebarkan bunga mawar sebanyak 1500 tangkai dan pernyataan sikap kepada pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor. Aksi yang diikuti oleh 50 orang ini serentak dilakukan mulai pukul 08.30 sampai 11.00 di empat tempat yaitu : Alun-alun Pasuruan, Alun-alun Bangil, perempatan Bath hotel Tretes dan perempetan Pandaan. Aksi ini pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kekerasan fisik atau psikologis terutama terhadap perempuan. Sebagai rangkaian akhir dari peringatan kampanye tersebut, dilakukan talk show di radio Panorama 100,3 FM Pasuruan selama 2 jam dengan topik "Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Sekarang Juga".

Tuntut Pemkab Tegas Soal Tanah Ganjaran Desa

2007-06-27T22:38:00.000-07:00

Radar Mojokerto. Sabtu 21 April 2007

www.indopos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=159374&c=109

JOMBANG - Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE), salah satu LSM di Jombang, menuntut pemerintah setempat tegas menyikapi keberadaan tanah ganjaran kepala desa (Kades). Hal itu menyusul adanya kabar yang menyebutkan, Kades yang masa jabatannya telah habis, tetap diperbolehkan menggarap ganjarannya.

Demikian dilontarkan Aan Ansori, seorang aktivis ICDHE Jombang, kemarin. Menurutnya, bersamaan habisnya masa jabatan Kades, maka tanah ganjaran yang selama ini digarapnya harus dikembalikan ke desa. "Pemkab harus tegas soal itu. Kades yang habis masa jabatannya, sudah tidak menjalankan tugasnya lagi. Sehingga, dia pun tidak bisa menggarap tanah ganjarannya tersebut," katanya. Sebaliknya, pihaknya sangat menyayangkan jika ternyata pemerintah setempat justru memperbolehkannya. "Kalaupun itu dianggap sebagai talih asih, kan sebelumnya para Kades sudah diberikan talih asih sebesar Rp 3 juta!" tegasnya.

Dikatakannya pula, setelah dikembalikan ke desa, maka hasil dari penggarapannya akan masuk ke desa. "Sekarang ini sedang menghadapi pelaksanaan pilkades. Jika tanah ganjaran itu dikembalikan ke desa, hasilnya bisa dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pilkades. Sebab, Pjs sudah mendapat honor sebesar Rp 250 ribu per bulan," jelas dia.

Sebelumnya, terkait persoalan ini, pihaknya sudah banyak mendapatkan laporan dari sejumlah desa. Antara lain menyebutkan, Kades yang telah habis masa jabatannya diperbolehkan pemerintah setempat untuk tetap mengerjakan tanah ganjaran yang selama menjabat sudah digarapnya. "Bahkan, persoalan ini telah kami sampaikan bersama-sama warga langsung ke dewan," ujar dia.

Secara terpisah, Sugiarto, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang mengakui, pihaknya telah mendapatkan laporan yang menyangkut persoalan tanah ganjaran Kades tersebut. Rencananya, sebagai langkah awal, pihaknya bakal menggelar rapat internal untuk membahas secara khusus persoalan tersebut. "Memang secara normatif, Kades yang telah habis masa jabatannya, maka hak-haknya yang diberikan selama menjabat juga lepas. Termasuk tanah ganjaran yang digarapnya selama menjabat tersebut," ungkapnya. (abi)

DISKRIMINASI ITU HARAM

2007-06-27T22:28:00.000-07:00

www.kompas.co.id/kompas%2Dcetak/0705/09/jatim/66293.htm

Surabaya, Kompas - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur KH Ali Maschan Moesa menegaskan, diskriminasi terhadap rakyat tertentu haram hukumnya. Pemerintah yang berlaku diskriminatif terhadap salah satu kelompok rakyat juga dinilai haram sehingga rakyat tidak perlu menaati aturan yang dibuat pemerintah demikian. "Dalam pelayanan publik, warga negara tanpa melihat latar belakangnya harus mendapat perlakuan yang sama. Kenyataannya, banyak warga sudah tinggal sekian lama di Indonesia, tetapi tidak bisa mengurus KTP. Berarti perlu ada kebijakan tertentu kalau Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak bisa mengatasi masalah ini," tutur Ali Maschan, Selasa (8/5).

KH Imam Syuhada dari Lembaga Bahtsul Masail NU Jatim menjelaskan, diskriminasi disebut haram karena berunsur zalim atau mendudukkan seseorang tidak pada porsinya serta berunsur menyalahgunakan kekuasaan. Padahal, setiap warga negara lahir dan mencari nafkah di Indonesia serta memiliki hak yang sama. Setelah berdiskusi dalam Bahtsul Masail Antidiskriminasi, Senin (7/5) di Kantor PWNU Jatim, 12 ulama dan cendekiawan muslim juga menetapkan penelantaran status kewarganegaraan seseorang oleh pemerintah juga disebut haram. Pasalnya, hal itu dapat menghilangkan hak-hak warga negara. Warga yang menjadi korban diskriminasi biasanya dituntut untuk menerima saja.

"Warga tidak perlu menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah yang diskriminatif karena seharusnya pemerintah itu adil," kata KH Imam Syuhada, Selasa (8/5) di Kantor PWNU Jatim. Dalam pertemuan para korban di PWNU Jatim awal pekan ini, diketahui masih banyak warga yang tidak dapat mengurus KTP. Bahkan, ada pula yang tidak memiliki selembar pun dokumen kewarganegaraan kendati hanya mengenal negara Indonesia sepanjang hidupnya. Aan Anshori dari Jaringan Islam Antidiskriminasi menambahkan, paguyuban korban diskriminasi akan menjembatani pemikiran para kiai PWNU Jatim dengan korban lainnya yang sesungguhnya tidak hanya terkait etnis Tionghoa, tetapi juga untuk warga sempadan sungai dan penyandang cacat. (INA)

Benarkah Adipura Dibutuhkan Rakyat ?

2007-06-27T22:11:00.000-07:00

Wednesday, 06 June 2007

http://alha-raka.org/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=26

Malang benar nasib Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan dalih Adipura pemerintah melarang PKL berjualan. Padahal mereka tidak pernah mendapatkan jaminan kehidupan yang layak. Parahnya ketika rakyat mencoba mengadu nasib dengan berjualan keliling, sejumlah aturan tiba-tiba muncul dan dibuat secara sepihak. Benarkah adipura kebutuhan rakyat kecil, ataukah hanya untuk kepentingan para penguasa mencari muka.

Dampak penilaian adipura ini juga dirasakan seluruh rakyat yang mengadu nasib di jalan; mulai PKL, abang becak, dan juga tambal ban berhak menggunakan jalan karena fasilitas tersebut memang digunakan untuk kepentingan rakyat. Seharusnya penilaian Adipura tidak berhenti dalam urusan kebersihan, tetapi juga keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Seharusnya penilaian dilakukan secara murni dengan melihat kondisi apa adanya kota Jombang secara keseluruhan. Tidak hanya dari ruas kota yang dipoles sedemikian rupa, namun juga seluruh sudut kabupaten Jombang. Kalau ini tidak dilakukan sama saja dengan Adipura merupakan kedok memperoleh penghargaan dengan mengorbankan rakyat. Hal inilah yang seringkali ditanyakan kebeberapa orang bahwa sebenarnya rakyat tidak butuh adipura, tapi butuh kesejahteraan dan dipenuhi semua hak hidupnya selaku warga Indonesia.

Adipura Sengsarakan Rakyat?

Pagi itu beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang biasa menjajakan dagangannya di Jl. Merdeka, tiba-tiba terkejut dengan kedatangan segrombolan laki-laki berseragam berteriak lantang. “Ayo bubar, ini bukan tempat untuk berdagang,” bentak Satpol PP kepada para PKL. Tak pelak beberapa PKL lari tunggang langgang, bahkan saking takutnya ada yang terjatuh bersamaan dengan gerobak dagangannya.

Fenomena ini sering ditemui di beberapa ruas kota Jombang apalagi di sepanjang jalan trotoar di Jl. Merdeka, Jl. A Yani, Jl Wahid Hasyim dan sekitar ringin contong. Hal ini membuat PKL semakin susah bergerak bebas, untuk mencari sesuap makan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pertengahan Mei lalu, kejadian itu terulang kembali yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dengan dalih mempertahankan Adipura dan juga SK Bupati yang melarang PKL berjualan di kawasan tertentu. Padahal mereka sudah tahunan mengais rizki di depan Universitas Darul Ulum (Undar).

Menurut Mulyadi alias Dhomber menuturkan selama lima tahun lebih ia telah mangkal di kawasan tersebut. Namun, tahun 2007 ini terjadi tragedi perampasan rombong jualannya. “Pagi pada tanggal 7 hari senin, seperti biasa saya pergi ke tempat saya mangkal, ketika ada Satpol PP datang saya langsung lari membawa barang dagangan. Namun sekitar pukul 12 siang mendadak ada truk bersama puluhan Satpol PP langsung turun dan mengangkut semua barang yang sebelumnya sempat saya pertahankan. Namun karena jumlah mereka lebih banyak akhirnya semua barang pun terangkut tak terkecuali rombongnya pun dianggkut,” ungkap pedagang es degan yang tinggal di Dapurkejambon.

Ketika mempertahankan barang daganganya Dhomber sempat akan ditendang, namun berhasil mengelak. Ia juga sempat mendengar beberapa pamong praja berbicara lantang,”wes kecrek wae cek kabeh ngerti (sudah borgol saja, biar semua tahu),” ungkap Dhomer yang kemudian menyebut nama Gunadi, anggota Satpol PP, yang berbicara demikian.

Tindakan Satpol PP tersebut dinilai sangat anarkis, mereka tidak mau tahu tentang kondisi yang sebenarnya terjadi pasca keputusan agar PKL depan Undar pindah di depan stadion selama 3 bulan yang ternyata jualannya tidak laku. Dengan kondisi ini akhirnya kembali lagi ke depan Undar. “Seharusnya solusi yang ditawarkan pemerintah disertai dengan perbaikan fasilitas yang ada di depan stadion agar terkesan nyaman. Namun yang terjadi malah sebaliknya yakni dibiarkan panas sehingga pembeli malas, hingga PKL pun harus diantri pembeli," terang Obenk pedagang depan Stadion.

Untuk itu apapun kebijakan pemerintah yang itu tidak memihak rakyat, pantas untuk ditolak apalagi ada embel-embel adipura yang jelas bukan kepentingan rakyat. Karena seharusnya pemerintah lebih mengedepankan urusan rakyat kecil terlebih dahulu, namun yang di nomor satukan malah kepentingan yang tidak dibutuhkan rakyat salah satunya adipura. Dukungan Adipura tentu saja akan muncul dengan sendirinya ketika kesejahteraan ekonomi rakyat terpenuhi, pasalnya kondisi kehidupan riil masyarakat jombang sebagian besar menengah kebawah. Namun kenyataan ini tidak pernah ditinjau dan dipertimbangkan. "Dari tahun ke tahun kebijakan Pemkab tidak pernah mengalami perubahan baik ketika menyambut Adipura, harusnya fenomena penertiban awal kali pemerintah sudah menemukan solusi yang saling menguntungkan baik antara PKL maupun pemerintah. Namun lagi-lagi persoalan tersebut tetap saja membawa dampak yang buruk terhadap masyarakat kecil, suara mereka tidak pernah didengarkan oleh pemerintah secara keseluruhan," ucap Aan Anshori selaku perwakilan aliansi dari ICHDRE.

Aksi Massa Bukti Komitmen PKL

'PKL bersatu tak bisa dikalahkan' yel-yel ini terus dikumandangkan oleh sang orator untuk menyemangati barisan PKL yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Kaki Lima Jombang atau FKPKLJ. Aksi turun jalan ini menujukkan aksi protes terhadap tindakan Satpol PP yang dinilai arogan, anarkis dan tidak manusiawi tersebut. FKPKLJ juga mengajak beberapa elemen organisasi yang peduli untuk menentang keras tindakan anarkis Satpol PP tersebut.

Aksi damai dengan membawa rombong dagangan dimulai dari depan stadion pukul 8 pagi kemudian melintasi Jl Merdeka dan berhenti Jl Wahid Hasyim tepatnya di gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Beberapa juru bicara (jubir) telah dipersiapkan, salah satunya Arif dari perwakilan PMII. “Penilaian adipura harus berdasar pada realita lapangan, jangan ditutup-tutupi. Dengan menyingkirkan PKL mengais rizki ini bukan solusi namun malah akan mendatangkan persoalan baru karena akan semakin banyak pengangguran. Untuk itu Jika PKL dilarang berjualan bebas maka pemerintah harus memberikan pekerjaan yang layak,” ucapnya tegas.

Saat ini Pemerintah Jombang telah melanggar HAM, karena telah melarang hak ekonomi warganya berjualan di pinggir jalan dengan alasan menganggu para pejalan kaki. Kebijakan ini tidak manusiawi karena peruntukan jalan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UU 1945. Dari persoalan inilah kepentingan Pemerintah tampak jelas kalau hanya mementingkan urusan tersendiri, dengan mengesampingkan kepentingan rakyat. “Adipura seharusnya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat, namun yang terjadi malah sebaliknya rakyat menjadi miskin. Dengan tidak memberikan tempat yang layak dan aman untuk PKL, karena lokasi tidak strategis, panas, sempit, dan sepi pengunjung sehingga konsumen enggan membeli dagangan para PKL,” ujar pak Di.

Aksi protes dan turun jalan ini sebenarnya tidak akan dilakukan ketika pemerintah juga mendengarkan keluhan rakyatnya. Karena sebenarnya mereka sendiri sudah mempunyai solusi ketika ada penilaian Adipura, Seperti halnya yang diusulkan Ismail salah satu anggota Keramat, bahwa bentuk dukungan adipura rakyat sebenarnya bisa dibuktikan melalui kerapian jualan, mulai dari rombong paguyuban serta perlengkapan tong sampah akan siap disediakan asalkan PKL diperbolehkan bebas berjualan. “PKl memang telah siap jika disuruh untuk menyeragamkan warna gerobak, yang penting aset pendapatan berjualan mereka tidak dibatasi PKL siap melakukan upaya penyeragaman itu,” ujarnya

MENUJU KEDAULATAN KOMUNITAS DENGAN PILKADES BERSIH

2007-05-24T22:13:00.000-07:00

§ Apakah PILKADES BERSIH itu?

Pilkades bersih adalah upaya menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menekan terjadinya penyelenggaraan pilkades berbiaya tinggi. Targetnya, setiap warga bisa mencalonkan dirinya dalam pilkades TANPA harus kuatir dibebani pendanaan penyelenggaraan pilkades.

§ Kenapa pilkades bersih itu penting?

Pada prakteknya, pilkades biaya tinggi selalu membebankan hampir seluruh pembiayaan pilkades kepada cakades. Jika hal ini terjadi maka pilkades hanya ’milik’ orang-orang yang berkantong tebal. Sepanjang tidak memiliki modal ’finansial’ yang besar, maka jangan harap individu yang amanah, berkredibilitas tinggi, punya visi kepemimpinan yang kuat dan didukung masyarakat, bisa ikut terlibat dalam pesta ini. Pendek kata ; ’Orang Miskin DILARANG NYALON!’.

Sistem dan tradisi pilkades yang kacau ini hanya akan melahirkan kades yang sepanjang kepemimpinannya akan terus disibukkan dengan pikiran ’kapan dan bagaimana modal bisa balik’. Maka tidak usah heran jika transparansi aset desa maupun dana stimulan menjadi buram. Tidak perlu marah dan geram jika kades tidak mau melakukan proses pertanggungjawaban ke publik, atau jangan gelo kalau pungutan liar dalam pengurusan layanan publik di desa menjadi tinggi. Segala cara dilakukan oleh kades seperti ini agar bisa cepat balik modal, bahkan bila perlu melakukan perselingkuhan indah dengan BPD.

§ Kenapa Pilkades sampai berbiaya tinggi?

Jika dilacak, selama ini sesorang yang ingin nyalon akan dihadapkan oleh 2 model pengeluaran (saya lebih suka menyebutnya sebagai; pungli) ; formal dan informal.

Pengeluaran informal adalah biaya yang terpaksa dikeluarkan diluar yang sudah ditetapkan oleh panitia pilkades. Pengeluaran model ini bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari biaya tasyakuran, uang silaturahmi (serangan fajar), sampai pungutan liar disaat mengurusi persyaratan administrasi di tingkat kecamatan.

Sedangkan pengeluaran formal adalah seluruh daftar permintaan yang yang ditetapkan oleh panitia pilkades kepada calon, semisal biaya terop, seragam hansip dan panitia, biaya keamanan dan asistensi dan lain-lainnya. Dari sekian banyak ’tanggungan’, agaknya pos anggaran yang diperuntukkan sebagai uang pengganti kerja (UPK) pemilih merupakan item yang biasanya paling besar. Dengan jumlah pemilih sekitar 4.000 orang, panitia pilkades di salah satu desa di kecamatan Megaluh menetapkan UPK sebesar Rp. 35.000/per pemilih. Sehingga total pos ini saja sudah mencapai Rp. 140 juta!

Singkatnya, calon merupakan obyek sapi perahan yang jadi bulan-bulanan atas nama pilkades. Sedangkan aset-aset desa yang seharusnya digunakan sebagai basis pendanaan malah tidak tersentuh.

§ Bisakah menghapus UPK padahal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun? Dan apa dampaknya bagi pilkades jika tradisi ini dihilangkan?

UPK (menurut saya) merupakan bagian dari upaya ’tepo sliro’ di kebudayaan kita. ’Kebaikan’ itu pada saat ini sudah berubah menjadi semacam virus jahat bagi pendidikan politik warga negara, yaitu memaksa pemilih untuk menggunakan haknya jika ada imbalannya (uang). Ini tentu sangat membahayakan dan sudah saatnya untuk dihentikan. Bisakah? Tentu saja. Angka kehadiran warga ke TPS dalam pemilu dan pilpres 2004 di atas 75% meskipun mereka tidak mendapatkan UPK. Dalam penyelenggaraan pilkades di desa Kauman Mojoagung –sekitar tahun 1996- tingkat kedatangan pemilih ke bilik suara lebih dari 75%, dan tanpa ada UPK.

§ Bagaimana kalau separo lebih pemilih menolak datang ke TPS karena tidak ada UPK, apakah pilkades tetap sah?

Menurut draft Perbup tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, tidak ada ketentuan jumlah pemilih yang harus hadir dalam pemungutan suara. Berapapun jumlah pemilih yang hadir tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan pemilihan, dan calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir

§ Bagaimana Merancang PILKADES Bersih?

Pada prinsipnya perancangan pilkades bersih ini bertumpu dari sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pilkades. Kuncinya terletak pada revitalisasi aset-aset desa, misalnya tanah ganjaran mantan kades, tanah ganjaran perangkat yang tidak aktif, dana insentif BKD dan pemasukan lain-lainya seperti yang biasa tercantum dalam pos penerimaan APB Desa, ditambah dengan dana dari pemerintah kabupaten. (Ingat, menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, biaya pilkades ditanggung oleh APBD Kabupaten).

Sebagai contoh, hasil perhitungan revitalisasi di desa x di kecamatan Megaluh:

Hasil penyewaan selama 1 tahun

Tanah ganjaran kades 7 Ha @Rp. 7 juta = Rp. 49.000.000

Tanah ganjaran perangkat yang kosong = Rp. 11.000.000

Tanah ganjaran mantan Kadus = Rp. 8.000.000

Insentif BKD = Rp. 2.700.000
Estimasi dana dari pemkab = Rp. 5.000.000 +

= Rp. 75.700.000

§ Apa saja yang perlu dilakukan untuk merealisasikan pilkades bersih

Membentuk kelompok di level desa untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan pilkades bersih
Melakukan gerakan penguatan kesadaran akan pentingnya penyelenggaran pilkades bersih untuk melahirkan cakades yang benar-benar kredibel
Menguasai keanggotaan BPD dan kepanitiaan pilkades karena 2 lembaga ini bersama Pjs Kades yang berwenang membuat tata tertib
Mendesakkan adanya semacam kontrak politik antarcakades dalam penyampaian visi dan misinya. Kalau perlu kontrak tersebut disahkan oleh notaris.
Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pilkades
Melakukan konsolidasi ke seluruh elemen masyarakat desa untuk menjamin keamanan selama penyelenggaraan pilkades

§ Apa saja tantangan untuk mewujudkan pilkades bersih

Apatisme dan pragmatisme masyarakat yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa oleh sistem selama ini
Adanya potensi pelegalan pembebanan biaya pilkades kepada cakades dalam draft perbup tentang petunjuk teknis tata cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Belum adanya kejelasan dari pemerintah kabupaten terkait penggunaan tanah ganjaran/bengkok; apakah kembali ke kas desa atau masih bisa digarap oleh mantan kepala desa
Belum disosialisasikannya perda 2007 terkait desa maupun petunjuk teknisnya